Evaluasi Kinerja dan Perumusan Strategi Hukum: Rapat Koordinasi Kementerian Hukum Capai Hasil Signifikan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara rutin menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Kinerja Semester II untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan langkah strategis demi peningkatan kualitas layanan hukum di seluruh Indonesia. Pada pelaksanaan Rakordal Tahun 2025 yang berlangsung selama dua hari, forum ini menjadi wadah penting bagi jajaran kementerian untuk menyusun peta jalan kinerja di masa mendatang.
Pada hari kedua pelaksanaan rapat, Selasa (16/12), fokus utama salah satu komisi krusial, yaitu Komisi 4, tertuju pada isu pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat wilayah. Komisi ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, yang dipercaya memegang kendali pembahasan isu-isu strategis terkait legislasi daerah. Rakordal yang diselenggarakan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, ini menjadi platform strategis untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai capaian kinerja yang telah diraih.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Fokus Utama Komisi 4
Komisi 4, di bawah kepemimpinan Kakanwil I Gusti Putu Milawati, secara khusus mengupas tuntas berbagai tantangan dan peluang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di wilayah. Berbagai isu strategis dan permasalahan yang masih menghantui proses legislasi daerah dipaparkan dan didiskusikan secara komprehensif. Salah satu poin penting yang diangkat adalah upaya peningkatan kualitas dari peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Kualitas ini tidak hanya dilihat dari aspek formalitas dan kesesuaian dengan hierarki perundang-undangan, tetapi juga dari aspek substansi dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di lingkungan Kementerian Hukum juga menjadi agenda penting. Reformasi birokrasi diharapkan dapat mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap lini pelayanan hukum. Optimalisasi fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah menjadi poin krusial lainnya. Hal ini mencakup penyediaan dukungan teknis, sumber daya, dan pendampingan yang memadai bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang efektif dan berdaya guna.
Kakanwil I Gusti Putu Milawati menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham dengan pemerintah daerah. Kolaborasi ini harus terjalin di setiap tahapan pembentukan regulasi, mulai dari tahap perencanaan yang matang, proses penyusunan yang cermat, hingga tahapan pengharmonisasian yang teliti. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi asas-asas legalitas, tetapi juga memiliki daya guna, yaitu mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan masyarakat, dan daya laku, yaitu dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Struktur Rakordal dan Peran Komisi Lainnya
Dalam forum Rakordal Kinerja Semester II Tahun 2025 ini, para peserta dibagi ke dalam beberapa komisi sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing. Pembagian ini memastikan bahwa setiap aspek kinerja kementerian dapat dibahas secara mendalam oleh para ahli di bidangnya.
Selain Komisi 4 yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, beberapa komisi lain juga memainkan peran vital dalam evaluasi ini:
Komisi 1: Dukungan Manajemen
Komisi ini membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan dukungan manajemen, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum NTB, M. Amin Imran, turut serta dalam pembahasan komisi ini.Komisi 2: Administrasi Hukum Umum
Fokus utama komisi ini adalah pada efektivitas dan efisiensi administrasi hukum umum di seluruh jajaran Kemenkumham.Komisi 3: Kekayaan Intelektual
Perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual menjadi agenda utama Komisi 3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita, berpartisipasi aktif dalam diskusi mengenai isu-isu terkait hak cipta, paten, merek, dan indikasi geografis.Komisi 5: Pembinaan Hukum
Komisi ini mengevaluasi program-program pembinaan hukum yang telah dilaksanakan dan merumuskan strategi untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta penegakan hukum yang berkeadilan. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, memberikan kontribusi pemikiran dalam komisi ini.Komisi 6: Pelaksana Teknis
Komisi ini berfokus pada evaluasi kinerja unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Kemenkumham, memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Menuju Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Hukum yang Berkualitas
Melalui pembahasan mendalam di masing-masing komisi, Rakordal Kinerja Semester II Tahun 2025 diharapkan mampu menghasilkan evaluasi kinerja yang komprehensif. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi strategis yang konkret. Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi acuan utama dalam percepatan pelaksanaan rencana aksi Tahun 2026.
Upaya ini merupakan bagian integral dari komitmen Kemenkumham untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan layanan hukum yang semakin berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan fondasi evaluasi yang kuat dan strategi yang terarah, Kemenkumham bertekad untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
