Golkar Gelar Rapimnas I 2025: Koalisi Permanen, Pilkada via DPRD, dan Mitigasi Bencana Jadi Rekomendasi Utama
Partai Golkar telah resmi menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 pada Minggu, 22 Desember. Acara penting ini, yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menghasilkan sejumlah rekomendasi krusial yang akan menjadi arah kebijakan partai ke depan. Berbagai usulan strategis dibahas, mencakup aspek kenegaraan, demokrasi, hingga penanggulangan bencana.
Pembentukan Koalisi Permanen untuk Stabilitas Politik
Salah satu rekomendasi paling menonjol dari Rapimnas Golkar adalah gagasan pembentukan koalisi permanen. Inisiatif ini digulirkan dengan tujuan mulia untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mendapatkan dukungan politik yang kokoh dan stabil. Lebih dari itu, koalisi permanen diharapkan dapat menjaga kesinambungan pembangunan nasional, sebuah aspek vital yang seringkali terhambat oleh dinamika politik yang berubah-ubah.
Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya landasan ini dalam pidatonya, menyatakan bahwa “Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan.” Pernyataan ini menggarisbawahi keyakinan Golkar bahwa tanpa adanya kepastian dan dukungan politik yang kuat, berbagai program pembangunan strategis akan sulit untuk direalisasikan secara efektif dan berkelanjutan. Koalisi permanen dipandang sebagai solusi untuk menciptakan lingkungan politik yang kondusif bagi kemajuan bangsa.
Usulan Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah
Rekomendasi lain yang cukup mengejutkan datang dari usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam Rapimnas tersebut, Golkar merekomendasikan agar pilkada tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bahlil Lahadalia secara gamblang menyampaikan pandangan partainya, “Partai Golkar mengusulkan pilkada melalui DPRD.”
Usulan ini tentu akan menimbulkan perdebatan panjang, mengingat pilkada langsung telah menjadi ciri khas demokrasi Indonesia pasca-reformasi. Namun, Golkar tampaknya melihat adanya potensi efisiensi dan stabilitas yang lebih baik melalui sistem perwakilan ini. Selain itu, partai beringin ini juga merekomendasikan adanya perbaikan pada sistem pemilihan proporsional terbuka, yang selama ini juga kerap menjadi sorotan publik terkait kompleksitas dan potensi masalahnya.
Penguatan Masyarakat Sipil dan Masyarakat Algoritma sebagai Pilar Demokrasi
Di tengah perbincangan mengenai sistem politik dan pemilihan, Bahlil Lahadalia juga menyoroti pentingnya penguatan dua pilar demokrasi yang semakin relevan di era digital: masyarakat sipil dan masyarakat algoritma. Menurutnya, kedua entitas ini memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan partisipasi publik yang lebih bermakna dan efektif.
Penguatan masyarakat sipil akan memastikan bahwa suara dan aspirasi rakyat tersampaikan dengan baik, sementara masyarakat algoritma merujuk pada pemanfaatan teknologi dan data dalam proses demokrasi. “Termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab,” ujar Bahlil, menekankan bahwa Golkar tidak hanya fokus pada aspek formal demokrasi, tetapi juga pada kualitas partisipasi publik di ranah digital. Hal ini menunjukkan kesadaran Golkar akan pergeseran lanskap interaksi publik dan kebutuhan untuk mengadaptasi demokrasi di era digital.
Mitigasi Bencana Menjadi Prioritas Kebijakan Nasional dan Daerah
Rapimnas Golkar juga menempatkan isu mitigasi bencana sebagai prioritas utama dalam penyusunan setiap kebijakan nasional dan daerah. Rekomendasi ini muncul sebagai respons langsung terhadap berbagai bencana alam yang baru-baru ini melanda Indonesia, termasuk peristiwa di Sumatera. Kejadian-kejadian tersebut menjadi pengingat keras bahwa Indonesia adalah negara yang sangat rawan terhadap bencana.
Bahlil Lahadalia mengungkapkan keprihatinan mendalam partainya terhadap situasi ini. “Partai Golkar merasakan keprihatinan dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam,” katanya. Dengan demikian, Golkar mendesak agar setiap kebijakan yang dirumuskan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus memiliki komponen mitigasi bencana yang kuat. Hal ini mencakup upaya pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat, hingga pemulihan pascabencana, demi melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
