Satpol PP Kota Bogor Menghadapi Ancaman Penggusuran: Kantor Dipastikan Kosong Akhir 2025
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor kini menghadapi situasi genting. Kantor yang selama ini menjadi markas mereka di Jalan Pajajaran dipastikan harus segera dikosongkan. Batas waktu yang diberikan adalah pada tanggal 31 Desember 2025. Situasi ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, yang menjelaskan bahwa ancaman penggusuran ini tidak terlepas dari berakhirnya masa pinjam pakai kantor yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Untuk informasi itu benar,” ujar Denny Mulyadi pada Kamis (25/12/2025). “Masa sewa pinjam pakainya habis di akhir tahun ini. Pemprov meminta agar Kantor Satpol PP itu segera dikosongkan.”
Kantor Satpol PP Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Pajajaran sejatinya merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keputusan Pemprov untuk tidak memperpanjang masa pinjam pakai ini didasari oleh rencana penggunaan aset tersebut untuk keperluan dinas mereka sendiri. Pemprov Jawa Barat berencana mengubah kantor tersebut menjadi Kantor Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah II Provinsi Jawa Barat.
Surat resmi dari Pemprov Jawa Barat yang menginformasikan keputusan ini telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat, Herman Suryatman. Dalam surat tersebut, secara tegas disebutkan bahwa permohonan perpanjangan pinjam pakai yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor tidak dapat dipenuhi. Pemprov Jabar menegaskan bahwa aset tersebut akan segera digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi kedinasan mereka.
Menghadapi situasi yang mendesak ini, Pemerintah Kota Bogor tidak tinggal diam. Langkah-langkah cepat mulai diambil untuk mencari solusi dan memastikan kelancaran operasional Satpol PP.
Opsi Relokasi Sementara dan Pencarian Kantor Baru
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengungkapkan bahwa beberapa opsi kantor telah disiapkan sebagai lokasi sementara untuk Satpol PP. Salah satu langkah yang segera diambil adalah merelokasi sementara Kantor Satpol PP ke lantai dua Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Bogor.
“Langkah Pemkot merelokasi sementara Kantor Satpol PP ke lantai dua Bappenda,” jelas Denny Mulyadi.
Namun, relokasi sementara ini bukanlah solusi jangka panjang. Denny Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bogor akan segera bergerak aktif untuk mencari dan menyiapkan kantor baru yang permanen bagi Satpol PP. Kebutuhan akan tempat yang memadai dan strategis untuk menunjang kinerja Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Bogor menjadi prioritas utama.
“Kita harus secepatnya (mencari kantor baru),” tegas Denny Mulyadi, menekankan urgensi penanganan masalah ini.
Keputusan Pemprov Jawa Barat untuk mengambil kembali aset kantor Satpol PP ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan bagi Pemerintah Kota Bogor. Diperlukan koordinasi yang baik antar kedua belah pihak untuk memastikan transisi yang lancar dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Dampak dan Tantangan ke Depan
Pengosongan kantor Satpol PP Kota Bogor ini diprediksi akan menimbulkan beberapa dampak dan tantangan, di antaranya:
- Gangguan Operasional: Meskipun ada rencana relokasi sementara, perpindahan kantor selalu berpotensi menimbulkan gangguan pada alur kerja dan koordinasi tim.
- Kebutuhan Anggaran: Pencarian dan renovasi kantor baru akan membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan dari Pemerintah Kota Bogor.
- Logistik dan Infrastruktur: Pemindahan seluruh perlengkapan, dokumen, dan infrastruktur kantor akan menjadi tugas yang kompleks dan membutuhkan perencanaan matang.
- Lokasi Strategis: Menemukan lokasi kantor baru yang strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan memadai untuk kebutuhan operasional Satpol PP bukanlah perkara mudah.
Pemerintah Kota Bogor dihadapkan pada tugas berat untuk memastikan Satpol PP tetap dapat menjalankan fungsinya secara optimal meskipun harus berpindah markas. Kecepatan dan efektivitas dalam menemukan solusi permanen akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi situasi ini. Publik tentu berharap agar Pemerintah Kota Bogor dapat segera menemukan kantor baru yang layak bagi Satpol PP, sehingga pelayanan keamanan dan ketertiban di Kota Bogor tidak terganggu.
