Lumbung Pangan: Kunci Bertahan Bangsa dan Pelajaran Leluhur
Presiden Prabowo Subianto menekankan urgensi menghidupkan kembali konsep lumbung pangan tradisional sebagai strategi fundamental untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam sebuah forum penting yang dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua di Istana Negara, Jakarta. Dalam arahannya terkait percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, Prabowo menyoroti bahwa lumbung pangan tradisional bukan hanya solusi untuk mengatasi mahalnya harga beras di Papua, tetapi juga merupakan pelajaran berharga dari musibah yang melanda Sumatra.
“Kita tanyalah kepada kakek-kakek kita dulu ada lumbung desa, kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional,” ujar Prabowo, menggarisbawahi pentingnya membangun ketahanan pangan di setiap tingkatan wilayah.
Konsep lumbung pangan yang diusulkan ini bertujuan agar setiap daerah memiliki kemandirian dan ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi situasi darurat atau ketika terjadi gangguan distribusi pasokan. “Kita akan lakukan itu, kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” tambahnya. Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah pilar utama keberlangsungan bangsa. “Ingat ini adalah kunci survival kita sebagai bangsa, ini pelajaran ribuan tahun,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Indonesia tidak perlu merasa paling pintar, melainkan cukup belajar dari kearifan leluhur. “Jadi kita tidak usah terlalu pintar, belajar aja dari nenek moyang kita kenapa dulu ada lumbung desa. Kita harus siap untuk kemungkinan yang paling jelek, itu pelajaran,” jelasnya. Lebih lanjut, Prabowo mengaitkan konsep ini dengan ajaran sejarah dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan. “Saya kira pelajaran nenek moyang kita, saya kira ada di buku-buku agama, 7 tahun baik dan 7 tahun paceklik. Pada saat 7 tahun baik kita persiapan, nanti ada 7 tahun tidak baik kita siap. Alam juga harus kita hadapi dengan baik,” pungkasnya.
Pelajaran Berharga dari Bencana Sumatra
Bencana alam yang melanda beberapa wilayah Sumatra, seperti banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat, menjadi pengingat yang kuat akan pentingnya kemandirian pangan di tingkat desa. Prabowo menyoroti bahwa peristiwa tersebut menunjukkan betapa krusialnya konsep lumbung desa yang telah lama dikenal masyarakat. “Bencana yang kita lihat sekarang di Sumatra Utara, Aceh, dan di Sumatra Barat memberi pelajaran lagi kepada kita. Kalau terjadi sesuatu di mana komunikasi putus, desa itu harus bisa bertahan. Kecamatan itu harus bisa bertahan. Kabupaten harus bisa bertahan,” ujarnya.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak tragis dari bencana tersebut, dengan ribuan korban jiwa, ratusan orang hilang, dan lebih dari 600 ribu warga terpaksa mengungsi. Kejadian ini memperjelas kerentanan yang timbul akibat ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, terutama ketika infrastruktur dan jalur distribusi terputus.
Efisiensi Logistik dan Keterjangkauan Harga
Prabowo juga menyoroti tantangan geografis Indonesia yang luas, yang membuat ketergantungan antarwilayah menjadi kurang efisien, terutama dari segi biaya logistik. “Masalahnya adalah karena negara kita begitu besar tidak bisa satu pulau tergantung pulau lain. Satu ongkos logistik itu terlalu besar sehingga beras yang mungkin produksinya di satu daerah hanya 8 ribu rupiah atau 9 ribu rupiah, di suatu provinsi bisa 25 ribu rupiah karena faktor komunikasi, karena faktor logistik,” jelasnya.
Fenomena ini terlihat jelas di Papua, di mana data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 4 Desember 2025 menunjukkan harga beras medium di Papua Pegunungan mencapai Rp23.000/kg dan beras premium Rp27.000/kg. Angka ini jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, yaitu Rp15.500–Rp15.800/kg. Kesenjangan harga yang signifikan ini menunjukkan adanya hambatan distribusi dan biaya logistik yang tinggi di wilayah tersebut.
Swasembada Pangan Berbasis Potensi Lokal
Dalam rangka mengatasi masalah ini, Prabowo menekankan bahwa setiap daerah harus didorong untuk mengembangkan sumber pangan sesuai dengan potensi alam masing-masing. “Jadi kita dipaksa oleh alam kita untuk masing-masing mengejar swasembada pangan. Di mana saudara bisa punya sawah-sawah untuk beras mari kita lakukan, atau kebun-kebun jagung atau sagu atau singkong,” ujarnya. Pendekatan ini tidak hanya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal tetapi juga menciptakan ketahanan pangan yang lebih kokoh di setiap wilayah.
Latar Belakang dan Perjalanan Karier Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto, lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951, memiliki rekam jejak yang panjang dalam pelayanan publik dan militer. Beliau dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober 2024. Sebelumnya, Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024) dan juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra sejak 20 September 2014.
Prabowo adalah anak dari pasangan Prof. Soemitro Djojohadikusumo, seorang pakar ekonomi ternama, dan Dora Marie Sigar. Ia memiliki tiga saudara kandung. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, adalah pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama. Nama Prabowo sendiri diambil dari nama pamannya, Kapten Soebianto Djojohadikusumo, seorang perwira TNI yang gugur dalam pertempuran.
Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri seiring dengan tugas ayahnya. Ia mengenyam pendidikan dasar di Hong Kong, Kuala Lumpur, Zurich, dan London. Setelah kembali ke Indonesia dan saat pemerintahan Presiden Soeharto, Prabowo memasuki Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) pada tahun 1970.
Pada Mei 1983, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi, putri dari Presiden Soeharto. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hediprasetyo. Namun, pernikahan tersebut berakhir pada tahun 1998.
Karier militernya dimulai setelah lulus AKABRI pada 1974. Ia pernah bertugas di Timor Timur, menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror Kopassus, dan Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara. Puncaknya, ia menjabat sebagai Komandan Kopassus dan Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 1995-1996. Salah satu operasi penting yang dipimpinnya adalah Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma.
Setelah reformasi 1998, Prabowo diberhentikan dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad oleh Presiden Habibie. Ia kemudian beralih menjadi pengusaha, mengelola PT Kertas Nusantara dan Nusantara Group.
Nama Prabowo kembali mencuat di dunia politik ketika ia menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada tahun 2004. Ia beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden, sebelum akhirnya dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2019 dan kemudian sebagai Presiden pada tahun 2024.
