Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Bandung Barat: Evaluasi Positif dan Tantangan di Depan
Perjalanan satu tahun kepemimpinan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, telah menuai berbagai respons. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi, memberikan apresiasi atas kinerja Bupati selama masa jabatannya. Hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif dinilai berjalan cukup baik, ditandai dengan sikap terbuka dan kemauan Bupati untuk bekerja sama dengan DPRD, terutama dalam pembahasan anggaran daerah.
“Alhamdulillah Pak Bupati mau bekerja sama dengan DPRD. Itu kami apresiasi,” ujar Mahdi. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menjalin kerja sama yang baik dengan DPRD, serta DPRD selalu mengingatkan pentingnya pembahasan anggaran yang cermat. Meskipun prosesnya terkadang memakan waktu, kolaborasi ini dianggap sebagai kunci keberhasilan.
Tantangan Pengisian Jabatan Strategis
Namun, di balik apresiasi tersebut, Mahdi juga menyoroti beberapa tantangan yang perlu segera diatasi. Salah satunya adalah kekosongan lima jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Jabatan-jabatan ini, yang meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Pendidikan, hingga kini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) pasca-rotasi dan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama.
Mahdi menekankan bahwa kekosongan jabatan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak pada efektivitas jalannya pemerintahan. Meskipun demikian, ia memahami kehati-hatian Bupati dalam mengambil keputusan, terutama mengingat kasus-kasus yang pernah terjadi di lingkungan pemerintahan daerah sebelumnya. Proses yang cermat dan sesuai prosedur menjadi prioritas.
Harapan DPRD dan Proses Open Bidding
DPRD Kabupaten Bandung Barat siap memberikan dukungan dan masukan apabila ada hal yang perlu didiskusikan terkait pengisian kelima dinas strategis tersebut. Hingga saat ini, DPRD mengaku belum menerima informasi resmi mengenai pelaksanaan open bidding atau lelang jabatan untuk posisi-posisi krusial tersebut, padahal tahun anggaran 2025 akan segera berakhir.
Mahdi berharap pengisian jabatan ini dapat segera dilakukan dalam waktu dekat. DPRD sendiri tengah disibukkan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat. Evaluasi tersebut dijadwalkan keluar pada 28 Desember 2025. Prinsipnya, DPRD mendukung dan mendorong agar kelima dinas tersebut segera terisi sebelum akhir tahun.
Pengisian jabatan ini sangat penting agar pada tahun 2026 mendatang, Bupati Bandung Barat dapat lebih fokus dalam menjalankan program-program prioritas dan merealisasikan janji kampanye kepada masyarakat. Jika tidak ada hambatan mendasar, diharapkan kelima dinas tersebut sudah terisi pada akhir tahun ini agar tahun depan fokus dapat dialihkan pada eksekusi program.
Komitmen Bupati Terhadap Transparansi dan Profesionalisme
Menanggapi hal ini, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa proses open bidding akan segera digelar setelah seluruh tahapan administrasi dan asesmen selesai dilaksanakan. Ia menjelaskan bahwa open bidding merupakan bagian dari penyegaran organisasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Kelima posisi yang kosong tersebut memang tergolong krusial karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur. Bupati ingin melakukan penyegaran di kelima dinas ini, dan menegaskan bahwa semua proses telah sesuai dengan sistem, serta rotasi dan mutasi telah melalui uji kompetensi dan asesmen.
Lebih lanjut, Jeje Ritchie Ismail menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan yang muncul dan memastikan seluruh proses open bidding berjalan sesuai mekanisme dan aturan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menjamin bahwa semua tahapan akan dilakukan secara transparan dan profesional, tanpa adanya praktik jual beli jabatan. Pengangkatan pejabat akan murni berdasarkan hasil asesmen yang objektif.
Prioritas Pelayanan Publik dan Pembangunan
Pengisian jabatan strategis ini memiliki dampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan akselerasi pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
- Dinas Kesehatan: Memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai, penanganan stunting, dan program-program kesehatan masyarakat lainnya.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Mengawasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, dan penataan ruang yang berkelanjutan.
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda): Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang efektif, yang nantinya akan menjadi sumber pendanaan program pembangunan.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP): Mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha, menarik investor, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- Dinas Pendidikan: Meningkatkan kualitas pendidikan, memastikan akses pendidikan yang merata, dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul.
Dengan terisinya jabatan-jabatan ini, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal, program-program prioritas dapat dieksekusi dengan baik, dan visi pembangunan Kabupaten Bandung Barat dapat tercapai sesuai harapan masyarakat.
