Integrasi Transportasi Sulawesi Tengah: Menanti Kebangkitan Bus Trans Palu
Palu – Upaya mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi antar moda di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, menjadi sorotan utama. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sulawesi Tengah periode 2025–2028, Syarifuddin, menekankan urgensi integrasi transportasi darat, laut, dan udara agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Fokus perhatiannya juga tertuju pada nasib Bus Trans Palu yang saat ini berhenti beroperasi.
Program Bus Trans Palu, yang sebelumnya sempat menuai pro dan kontra karena menyerap anggaran sebesar Rp 1,8 miliar per bulan untuk 24 unit bus, dihentikan sementara oleh Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan Kota Palu sejak akhir Oktober 2024. Rencananya, layanan bus ini baru akan kembali beroperasi pada awal tahun 2026.
Syarifuddin, dalam sambutannya saat pelantikan MTI Sulawesi Tengah di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur, Palu, pada Selasa (16/12/2025), menjelaskan bahwa keberlanjutan program Bus Trans Palu sangat memerlukan penguatan dari sisi fasilitas pendukung. Ia menilai bahwa layanan yang ada saat ini belum berjalan maksimal karena minimnya infrastruktur penunjang bagi para penumpang.
“Perlu, tetapi masih harus ditingkatkan fasilitas penunjang. Harus ada halte dulu, kemudian harus ada angkutan pengumpan (feeder) untuk menuju tempat pemberhentian bus. Jadi ini yang perlu ditingkatkan,” tegas Syarifuddin.
Menurut pandangannya, kehadiran angkutan pengumpan atau feeder merupakan kunci utama agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau titik-titik pemberhentian Bus Trans Palu. Hal ini penting mengingat Bus Trans Palu sejatinya diperuntukkan sebagai angkutan massal yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tantangan dan Solusi untuk Bus Trans Palu
Pemberhentian sementara Bus Trans Palu memberikan waktu bagi Pemerintah Kota Palu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Masalah utama yang dihadapi program ini, seperti yang diungkapkan oleh Syarifuddin, adalah kelangkaan fasilitas penunjang.
Minimnya Fasilitas Pendukung:
- Halte: Ketiadaan halte yang memadai menjadi kendala utama. Penumpang tidak memiliki tempat yang nyaman dan aman untuk menunggu bus.
- Aksesibilitas: Tanpa halte yang strategis, akses penumpang menuju titik pemberhentian bus menjadi sulit.
Ketiadaan Angkutan Pengumpan (Feeder):
- Jangkauan Terbatas: Bus Trans Palu hanya dapat melayani rute-rute utama. Masyarakat yang tinggal di area yang lebih jauh dari rute tersebut kesulitan untuk menggunakan layanan ini.
- Ketergantungan pada Kendaraan Pribadi: Kurangnya feeder memaksa sebagian besar warga untuk tetap mengandalkan kendaraan pribadi, sehingga mengurangi potensi penggunaan angkutan umum massal.
Untuk mengatasi tantangan ini, MTI Sulawesi Tengah menyatakan kesiapannya untuk memberikan masukan dan kajian kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk membantu memperbaiki sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Langkah Konkret Pemerintah Kota Palu
Saat ini, Pemerintah Kota Palu tengah memfokuskan upaya perbaikan pada pembangunan dan pembenahan halte bus. Langkah ini merupakan persiapan awal sebelum Bus Trans Palu kembali beroperasi pada awal tahun 2026. Integrasi layanan transportasi yang melibatkan darat, laut, dan udara diharapkan dapat menciptakan mobilitas yang lebih efisien dan nyaman bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Syarifuddin menambahkan, MTI akan terus mendorong agar kebijakan transportasi yang diambil oleh pemerintah daerah selalu berbasis pada kajian ilmiah dan kebutuhan masyarakat. “Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap program transportasi yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
Reaktivasi Bus Trans Palu dengan fasilitas yang memadai dan sistem angkutan pengumpan yang terintegrasi diharapkan dapat menjadi solusi transportasi massal yang efektif di Kota Palu, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut. Masa depan transportasi di Sulawesi Tengah kini berada di tangan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
