Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri presentasi uji publik monitoring dan pertimbangan nan digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/10/2024).
Dalam presentasinya, dia menyampaikan bahwa pertimbangan nan dilakukan KIP terhadap keterbukaan lembaga suatu perihal nan kudu terus dilakukan.
Sebab, menurut Ahmad Muzani, uji publik monitoring dan pertimbangan keterbukaan sebuah lembaga seperti partai politik kudu didorong dan diperkuat. Sehingga setiap masyarakat di Indonesia dapat mengakses data-data nan disajikan oleh partai politik sebagai pemenuhan info nan dibutuhkan.
“Saya kira monitor dan pertimbangan nan dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat hari ini dan nan terus dilaksanakan setiap tahun adalah sesuatu nan sangat positif, mendorong kesadaran bagi para lembaga-lembaga publik untuk terus menjaga diri bahwa keterbukaan publik kudu terus terjaga lantaran mereka pertama menggunakan duit negara,” kata Muzani dalam keterangannya.
Partai politik seperti Gerindra, lanjut dia, saat ini mendapat biaya support politik dari pemerintah. Dana tersebut, kata Muzani, wajib dipertanggungjawabkan dengan baik dan dilaporkan kepada masyarakat seluas-luasnya. Sehingga masyarakat terutama netizen Indonesia dapat menelusuri kemana saja biaya negara nan sudah digunakan oleh partai.
“Partai Gerindra hari ini telah mempresentasikan kepada KIP tentang pendanaan duit negara nan digunakan oleh partai. Misalnya, pendidikan politik, rekruitmen, dan konsolidasi nan sifatnya itu menjadi aktivitas rutin partai Gerindra di setiap tingkatan. Dan kami selalu mencatat dan mengupload ke website partai Gerindra atas penggunaan biaya tersebut,” jelas Muzani.