DPR Optimis Desk Pilkada Bentukan Kemenko Polkam Bisa Antisipasi Potensi Konflik

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengecam kekerasan nan terjadi pada tahapan kampanye Pilkada 2024 di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu, 17 November 2024.

Dia optimistis Desk Pilkada nan sudah dibentuk pemerintah melalui inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bisa mengantisipasi potensi bentrok dan meredam segala gangguan keamanan di Pilkada.

"Pemerintah sudah memetakan wilayah rawan penyelenggaraan Pilkada 2024 guna mengantisipasi situasi nan tidak kondusif. Menko Polkam pernah menyampaikan bahwa Polri sudah membikin indeks kerawanan nan mungkin timbul saat penyelenggaraan Pilkada pada tanggal 27 November mendatang," ujar Zulfikar kepada wartawan, Selasa (19/11/2024).

Lebih lanjut diungkapkan Zulfikar, meskipun pemerintah sudah membikin semacam satuan kerja (desk) unik untuk menangani penyelenggaraan Pilkada 2024 dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemangku kepentingan terkait, namun tetap di lapangan masyarakat diharapkan bisa lebih dewasa dalam mengikuti pesta demokrasi.

"Kami mengingatkan agar para pendukung tidak terpancing provokasi. Calon kepala wilayah berbareng tim sukses juga kudu memastikan pendukungnya tidak menggunakan kekerasan dalam kampanye. Mereka kudu berkomitmen menjaga kondusifitas Pilkada," tegas Zulfikar.

Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut juga menekankan, Desk Pilkada nan dibentuk Kemenko Polkam dan didukung TNI-Polri serta sejumlah kementerian/lembaga itu berfaedah mengantisipasi situasi nan tidak kondusif, serta membantu menyukseskan penyelenggaraan Pilkada di setiap wilayah.

"Kemenko Polkam sudah membentuk desk Pilkada dan DPR RI percaya pemerintah beserta penyelenggara serta pengawas Pemilu sudah siap mengantisipasi wilayah alias titik-titik rawan alias nan sangat rawan tentunya, dan itu juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya," kata Zulfikar.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengatakan belum mengetahui apakah Pilkada serentak kelak bakal menggunakan Sirekap alias tidak.