Realisasi APBD Kabupaten Muara Enim: Pendapatan Melebihi Target, Belanja Capai 79.39 Persen
Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Kabupaten Muara Enim menunjukkan performa yang solid dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data terkini yang dihimpun hingga 17 Desember 2025 menunjukkan bahwa realisasi belanja APBD telah mencapai 79.39 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan.
Angka ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik. Dari total pagu anggaran sebesar Rp 3.616,51 miliar, sekitar Rp 2.871,28 miliar telah berhasil dibelanjakan.
Lebih menggembirakan lagi, sisi pendapatan daerah justru melampaui target yang telah ditetapkan. Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 3.593,55 miliar, atau 103.70 persen dari target Rp 3.465,25 miliar. Keberhasilan ini menjadi indikator positif bagi stabilitas keuangan daerah dan kemampuan pemerintah dalam menggali potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta mengoptimalkan transfer dari pemerintah pusat.
Rincian Pendapatan Daerah yang Melebihi Target
Pencapaian pendapatan daerah yang impresif ini didukung oleh berbagai pos pendapatan. Berikut adalah rinciannya:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mencapai Rp 461,86 miliar dari target Rp 405,24 miliar, dengan persentase realisasi 113.97 persen.
- Pajak Daerah: Terealisasi sebesar Rp 177,48 miliar dari target Rp 176,55 miliar (100.53 persen).
- Retribusi Daerah: Melampaui target dengan realisasi Rp 214,41 miliar dari Rp 181,68 miliar (118.02 persen).
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Mencapai Rp 26,55 miliar dari target Rp 41,92 miliar (63.34 persen).
- Lain-Lain PAD yang Sah: Menunjukkan peningkatan signifikan dengan realisasi Rp 43,40 miliar dari target Rp 5,09 miliar (852.68 persen).
Dana Transfer Umum Alokasi Khusus (TKDD): Terealisasi sebesar Rp 2.856,26 miliar dari pagu Rp 2.870,62 miliar (99.50 persen).
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: Sebagian besar dari TKDD, dengan realisasi Rp 2.856,26 miliar dari pagu Rp 2.870,62 miliar (99.50 persen).
Pendapatan Lainnya: Secara keseluruhan, pendapatan lainnya mencapai Rp 275,44 miliar dari target Rp 189,39 miliar (145.44 persen).
- Pendapatan Hibah: Terealisasi Rp 0,52 miliar dari target Rp 1,20 miliar (43.53 persen).
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Mencapai Rp 9,59 miliar dari target Rp 7,29 miliar (131.65 persen).
- Pendapatan Transfer Antar Daerah: Mengalami peningkatan signifikan, terealisasi Rp 265,32 miliar dari target Rp 180,91 miliar (146.66 persen).
Realisasi Belanja Daerah: Fokus pada Kebutuhan Prioritas
Meskipun realisasi belanja secara keseluruhan berada di angka 79.39 persen, penting untuk melihat bagaimana alokasi anggaran tersebut didistribusikan untuk berbagai sektor.
Berikut adalah rincian realisasi belanja daerah hingga 17 Desember 2025:
Belanja Pegawai: Mencapai Rp 1.144,37 miliar dari pagu Rp 1.199,15 miliar (95.43 persen). Alokasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah terserap untuk operasional kepegawaian, termasuk gaji dan tunjangan.
Belanja Barang dan Jasa: Terealisasi sebesar Rp 634,47 miliar dari pagu Rp 1.026,82 miliar (61.79 persen). Tingkat realisasi ini mengindikasikan bahwa pengadaan barang dan jasa untuk berbagai program masih terus berjalan dan akan dioptimalkan di sisa waktu yang ada.
Belanja Modal: Mencapai Rp 612,52 miliar dari pagu Rp 808,26 miliar (75.78 persen). Belanja modal ini mencakup investasi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur dan aset daerah.
Belanja Lainnya: Terealisasi sebesar Rp 479,92 miliar dari pagu Rp 582,27 miliar (82.42 persen). Kategori ini mencakup berbagai pos pengeluaran, antara lain:
- Belanja Bagi Hasil: Mencapai Rp 26,87 miliar dari target Rp 35,82 miliar (75.00 persen).
- Belanja Bantuan Keuangan: Terealisasi Rp 385,04 miliar dari Rp 455,25 miliar (84.58 persen).
- Belanja Bunga: Mencapai Rp 5,59 miliar dari target Rp 7,00 miliar (79.93 persen).
- Belanja Hibah: Terealisasi Rp 61,81 miliar dari target Rp 75,49 miliar (81.87 persen).
- Belanja Bantuan Sosial: Hingga kini belum ada realisasi dari pagu Rp 3,71 miliar (0.00 persen).
- Belanja Tidak Terduga: Mencapai Rp 0,60 miliar dari pagu Rp 5,00 miliar (12.06 persen).
Manajemen Pembiayaan Daerah yang Efektif
Pada sisi pembiayaan daerah, Kabupaten Muara Enim juga menunjukkan pengelolaan yang baik.
Penerimaan Pembiayaan Daerah: Terealisasi sebesar Rp 650,55 miliar dari pagu Rp 157,54 miliar (412.95 persen). Peningkatan besar ini sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang mencapai Rp 650,55 miliar dari pagu Rp 157,54 miliar (412.95 persen).
Pengeluaran Pembiayaan Daerah: Terealisasi penuh sebesar Rp 6,28 miliar dari pagu Rp 6,28 miliar (100.00 persen). Pos ini sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Secara keseluruhan, realisasi APBD Kabupaten Muara Enim hingga akhir tahun menunjukkan gambaran yang positif, terutama dalam pencapaian target pendapatan. Upaya pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif diharapkan dapat terus berlanjut untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Muara Enim.
