Kinerja APBD Provinsi Bali: Pendapatan Lampaui Target, Belanja Capai 77.47 Persen Menjelang Akhir Tahun
Provinsi Bali menunjukkan performa keuangan daerah yang positif menjelang akhir tahun anggaran 2025. Berdasarkan data yang dihimpun hingga 22 Desember, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali telah mencapai 77.47 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan. Sementara itu, sisi pendapatan daerah justru berhasil melampaui target yang telah dicanangkan.
Dari pagu anggaran belanja daerah sebesar Rp 6.827,39 miliar, hingga pertengahan Desember telah terealisasi sebesar Rp 5.288,93 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah terserap untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan di Pulau Dewata. Namun, masih terdapat ruang untuk optimalisasi penyerapan anggaran di sisa waktu yang ada.
Di sisi lain, kinerja pendapatan daerah Bali patut diacungi jempol. Total pendapatan daerah tercatat mencapai Rp 6.076,31 miliar, melampaui target sebesar Rp 6.027,72 miliar. Ini berarti realisasi pendapatan daerah telah mencapai 100.81 persen dari yang diproyeksikan. Keberhasilan ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan potensi ekonomi Bali yang terus bertumbuh.
Rincian Pendapatan Daerah: PAD Menjadi Tulang Punggung
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kontributor terbesar dalam capaian pendapatan Bali. PAD berhasil direalisasikan sebesar Rp 3.780,74 miliar, jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 3.581,37 miliar, dengan persentase realisasi mencapai 105.57 persen.
Lebih rinci lagi dalam komponen PAD:
- Pajak Daerah: Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp 2.576,19 miliar dari target Rp 2.611,04 miliar, atau 98.67 persen. Meskipun sedikit di bawah target, angka ini tetap menunjukkan stabilitas penerimaan dari sektor pajak.
- Retribusi Daerah: Sektor retribusi menunjukkan performa yang sangat baik, dengan realisasi Rp 390,60 miliar dari target Rp 337,34 miliar, atau 115.79 persen. Ini mengindikasikan peningkatan aktivitas masyarakat yang berujung pada penerimaan retribusi.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Komponen ini juga melampaui ekspektasi, mencapai Rp 253,60 miliar dari target Rp 193,90 miliar, atau 130.79 persen. Hal ini menunjukkan pengelolaan aset daerah yang semakin optimal.
- Lain-Lain PAD yang Sah: Kategori ini juga memberikan kontribusi signifikan, dengan realisasi Rp 560,34 miliar dari target Rp 439,10 miliar, atau 127.61 persen.
Sementara itu, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKDD) tercatat sebesar Rp 2.290,77 miliar dari pagu Rp 2.440,64 miliar, atau 93.86 persen. Pendapatan Lainnya, yang mencakup hibah, terealisasi Rp 4,80 miliar dari target Rp 5,71 miliar, atau 84.06 persen.
Analisis Belanja Daerah: Beragam Serapan di Berbagai Kategori
Pada sisi belanja daerah, meskipun secara keseluruhan mencapai 77.47 persen, terdapat variasi penyerapan di setiap pos belanja.
- Belanja Pegawai: Pos belanja terbesar ini terealisasi Rp 1.996,79 miliar dari pagu Rp 2.614,65 miliar, atau 76.37 persen. Serapan yang cukup tinggi ini menunjukkan kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah.
- Belanja Barang dan Jasa: Realisasi belanja barang dan jasa mencapai Rp 1.016,80 miliar dari pagu Rp 1.447,60 miliar, atau 70.24 persen. Kategori ini mencakup pengadaan barang dan jasa yang mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik.
- Belanja Modal: Pos belanja modal, yang biasanya dialokasikan untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, masih memiliki serapan yang relatif rendah, yaitu Rp 454,99 miliar dari pagu Rp 1.007,96 miliar, atau 45.14 persen. Hal ini mungkin disebabkan oleh tahapan proyek yang masih dalam proses atau membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan.
- Belanja Lainnya: Kategori ini menunjukkan kinerja yang baik, dengan realisasi Rp 1.820,35 miliar dari pagu Rp 1.757,18 miliar, atau 103.59 persen. Kategori ini mencakup berbagai jenis belanja seperti:
- Belanja Bagi Hasil: Terealisasi sangat tinggi, yaitu Rp 849,03 miliar dari pagu Rp 582,19 miliar, atau 145.83 persen.
- Belanja Bantuan Keuangan: Terealisasi Rp 167,26 miliar dari pagu Rp 205,27 miliar, atau 81.49 persen.
- Belanja Subsidi: Terealisasi Rp 4,86 miliar dari pagu Rp 5,09 miliar, atau 95.56 persen.
- Belanja Hibah: Terealisasi Rp 786,09 miliar dari pagu Rp 813,29 miliar, atau 96.66 persen.
- Belanja Bantuan Sosial: Terealisasi Rp 0,11 miliar dari pagu Rp 0,15 miliar, atau 74.40 persen.
- Belanja Tidak Terduga: Pos belanja ini memiliki serapan paling rendah, yaitu Rp 12,99 miliar dari pagu Rp 151,19 miliar, atau 8.59 persen. Kategori ini biasanya digunakan untuk penanganan bencana atau keadaan darurat yang sifatnya tidak terduga.
Pembiayaan Daerah: Penyeimbang Anggaran
Pada sisi pembiayaan daerah, realisasi mencapai Rp 222,27 miliar dari pagu Rp 799,66 miliar, atau 27.80 persen.
- Penerimaan Pembiayaan Daerah: Terealisasi Rp 623,73 miliar dari pagu Rp 1.201,13 miliar, atau 51.93 persen. Ini sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah: Seluruh pagu pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 401,46 miliar telah terealisasi 100 persen. Pengeluaran ini meliputi:
- Penyertaan Modal Daerah: Rp 158,00 miliar terealisasi penuh.
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo: Rp 243,46 miliar terealisasi penuh.
Secara keseluruhan, kinerja APBD Provinsi Bali menunjukkan gambaran yang positif, terutama dalam pencapaian pendapatan yang melampaui target. Fokus ke depan adalah mengoptimalkan serapan belanja, khususnya pada pos belanja modal, agar seluruh anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Bali.
