Kata Pengamat soal Program Santunan Janda yang Diusung Ridwan Kamil-Suswono

Liputan6.com, Jakarta Jakarta kembali memanas di media sosial usai munculnya program santunan janda nan digagas oleh pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (Rido). Program ini menuai kontroversi dan memancing reaksi keras dari masyarakat.

Tagar seperti #JKTKagakRIDO, #JKT1TUORANY3, #R1DOMusuhJakman1a_, dan #JKTKOTAGU3 ramai digunakan oleh warganet sebagai corak kritik terhadap kebijakan nan dinilai tidak jelas arah dan manfaatnya.

Tagar lainnya, #JKT1TUORANY3 dan #JKTKOTAGU3, nan masing-masing mencatat lebih dari 2.900 postingan. Banyak warganet menilai program ini tidak relevan dengan kebutuhan Jakarta nan lebih mendesak.

"Pembangunan Jakarta malah diarahin ke yang nggak ada hubungannya sama kemajuan kota," tulis @KritikusKota.

Kritik utama nan muncul adalah kurangnya transparansi dan patokan nan jelas dalam penyelenggaraan program ini. Banyak nan mempertanyakan siapa nan berkuasa menerima bantuan, gimana sistem distribusinya, dan dari mana biaya tersebut berasal.

"Ini program apaan sih? Janda mana nan dibantu? Apa kriterianya? Jangan-jangan hanya buat geng sendiri," tulis akun @JakartaSinis, nan mendapat ribuan likes.

Pengamat Politik Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai, kebijakan seperti ini menunjukkan kurangnya konsentrasi pada prioritas utama kota Jakarta.

"Program ini terlihat seperti pendapat dadakan tanpa kajian mendalam. Tanpa patokan dan penyelenggaraan nan jelas, kebijakan ini hanya bakal menjadi bahan kritik," ujar Karyono, melalui keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) gelar kampanye mendatangi wihara Dharma Bakti Petak 9 di Jakarta Barat.

Warganet juga menuding program ini sebagai gimmick politik nan tidak membawa faedah nyata.

"Jadi gubernur Jakarta hanya buat bikin proyek-proyek absurd nan nggak penting. Mending konsentrasi ke transportasi, banjir, alias pendidikan,” tulis @WargaLama dengan tagar #JKTKagakRIDO.

Munculnya tagar ini menegaskan bahwa masyarakat Jakarta menginginkan kebijakan nan berfokus pada kebutuhan mendasar, bukan sekadar program nan terlihat baik di permukaan tetapi tidak membawa faedah nyata.

Karyono menilai program tersebut terkesan tidak dirancang dengan matang. Tidak ada parameter nan jelas mengenai siapa nan berkuasa menerima bantuan.

Selain itu, jika program dilaksanakan justru memperburuk persepsi publik terhadap integritas pemerintah daerah. Kebijakan nan efektif adalah kebijakan nan didasarkan pada data, dirancang dengan matang, dan mempunyai sistem pengawasan nan jelas.

Dengan semakin banyaknya tagar nan trending, jelas bahwa masyarakat Jakarta berambisi adanya kebijakan nan lebih tepat sasaran untuk menyelesaikan beragam masalah kota nan mendesak. Bukan sekadar program nan terlihat seperti janji politik belaka.