Harmonisasi Program Percepatan Pembangunan Papua: Peran Strategis Komite Eksekutif
Pembangunan di wilayah Papua merupakan salah satu prioritas nasional yang memerlukan pendekatan terpadu dan terkoordinasi. Dalam upaya mempercepat realisasi pembangunan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan krusialnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penegasan ini disampaikan dalam sebuah forum penting yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, para Kepala Daerah se-Papua, serta anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP).
Acara yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025, menjadi ajang dialog strategis untuk menyelaraskan langkah-langkah pembangunan di tanah Papua. Mendagri mengapresiasi arahan Presiden yang diberikan, sekaligus memaparkan progres awal KEPP-OKP sejak dilantik pada 8 Oktober 2025. Komite ini, imbuh Mendagri, telah aktif melakukan pertemuan internal dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama dirinya dan para kepala daerah se-Tanah Papua pada 15 Desember 2025.
“Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pelaksanaan tugas, jadi seperti apa komite ini akan bekerja,” ujar Mendagri, menggarisbawahi tujuan pembentukan komite ini.
Urgensi Sinkronisasi Program di Papua
Mendagri menjelaskan bahwa sinkronisasi program pembangunan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Saat ini, berbagai program yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga di Papua masih cenderung berjalan secara sektoral. Kondisi ini diperparah dengan adanya perubahan struktur pemerintahan daerah di Papua yang kini terbagi menjadi enam provinsi, dengan total 42 kabupaten dan kota. Perluasan wilayah administrasi ini menuntut penyesuaian agar seluruh program pembangunan dapat diselaraskan secara komprehensif dan merata ke seluruh penjuru wilayah. Tanpa sinkronisasi yang baik, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih program atau justru ada area yang terabaikan.
Lebih lanjut, Mendagri menyoroti peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Meskipun rencana ini merupakan langkah maju, Mendagri menekankan bahwa dokumen tersebut masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Penyempurnaan ini diharapkan dapat dilakukan melalui dialog berkelanjutan dengan para kepala daerah yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tujuannya adalah agar aspirasi dari pemerintah daerah dapat terakomodasi secara seimbang, melalui pendekatan yang menggabungkan strategi dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan realitas di lapangan.
Tugas dan Fungsi KEPP-OKP
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) memiliki mandat utama yang jelas. Tugas pokoknya meliputi sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan yang melibatkan lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah di Papua. Selain itu, komite ini juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan tersebut.
“Kemudian setelah itu [komite juga] akan melakukan evaluasi program secara reguler,” jelas Mendagri.
Fungsi evaluasi yang berkala ini menjadi kunci untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program yang sedang berjalan.
Optimalisasi Kinerja KEPP-OKP
Untuk mendukung efektivitas kerja KEPP-OKP, telah ditetapkan bahwa komite ini akan berkantor di Jayapura. Pemilihan lokasi kantor di ibu kota Provinsi Papua ini diharapkan dapat mempermudah akses dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya di wilayah tersebut. Selain itu, evaluasi program akan dilaksanakan secara berkala, dengan rentang waktu setiap tiga atau empat bulan.
Hasil dari evaluasi rutin ini akan menjadi landasan penting untuk koordinasi lebih lanjut antar kementerian/lembaga. Lebih dari itu, laporan hasil evaluasi juga akan disampaikan langsung kepada Presiden apabila diperlukan intervensi kebijakan lanjutan. Mekanisme pelaporan ini memastikan bahwa Presiden mendapatkan informasi terkini mengenai progres pembangunan di Papua dan dapat mengambil keputusan strategis jika ada kendala yang memerlukan perhatian langsung dari pimpinan tertinggi.
Harapan untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua
Mendagri menyampaikan harapan besar terhadap peran KEPP-OKP. “Harapan kami, dengan adanya sinkronisasi [dan] harmonisasi program ini, betul-betul dapat berdampak di lapangan dalam rangka untuk percepatan pembangunan, sehingga masyarakat Papua bisa lebih sejahtera,” tandas Mendagri.
Dengan adanya kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komite eksekutif, diharapkan program-program pembangunan di Papua dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan. Melalui harmonisasi program dan pengawasan yang ketat, pembangunan di wilayah paling timur Indonesia ini diharapkan dapat mengalami percepatan yang signifikan, membuka peluang baru, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduknya.
