Komisi I DPR Beri Dukungan Penuh Pembentukan Kodam Baru di Yogyakarta
Pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapatkan dukungan penuh dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah strategis ini dinilai penting untuk memperkuat sistem pertahanan darat Indonesia, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan wilayah serta menjaga stabilitas keamanan di salah satu daerah paling istimewa di Indonesia. Selama ini, wilayah DIY berada di bawah kendali Korem 072/Pamungkas, namun dinamika sosial dan politik yang tinggi menuntut adanya struktur komando yang lebih efektif dan responsif.
Komisi I DPR, sebagai mitra kerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), menegaskan komitmennya untuk mengawasi seluruh tahapan pembentukan kodam baru ini. Pengawasan ini mencakup penetapan lahan yang hingga kini masih dalam proses, guna memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan pertahanan nasional. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI AD dianggap sebagai kunci utama agar pembentukan Kodam baru di Yogyakarta dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Tantangan dan Pertimbangan Pembangunan Kodam di Wilayah Rawan Bencana
Pembangunan infrastruktur militer berskala besar seperti kodam tentu tidak lepas dari berbagai pertimbangan, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik unik seperti Yogyakarta. Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menyoroti pentingnya kebutuhan lahan untuk mendukung pembangunan kodam baru. Beliau menginformasikan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X telah memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, dan terdapat banyak alternatif lahan Sultan Ground atau Tanah Kesultanan yang dapat dimanfaatkan.
Namun demikian, Sukamta juga mengingatkan akan satu aspek krusial yang tidak boleh diabaikan: Yogyakarta merupakan daerah yang rawan gempa. Pertimbangan ini menjadi sangat penting, terutama dalam merancang fasilitas-fasilitas vital di dalam kodam.
Fasilitas Perkantoran:
Meskipun perkantoran dapat dirancang dengan bangunan tahan gempa, aspek keamanan untuk fasilitas penyimpanan amunisi dan persenjataan memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam.Komisi I DPR menyampaikan kekhawatiran dan perhatian khusus terhadap rencana pembentukan Kodam DIY, yaitu memastikan bahwa seluruh rancangan pembangunan kodam tersebut nantinya dirancang agar tahan terhadap bencana, khususnya gempa bumi.
Persiapan dan Diskusi Intensif Menuju Pembentukan Kodam Baru
Rencana pembentukan kodam di DIY bukanlah isu yang baru muncul. Sebelumnya, pada Jumat (12/12), Komisi I DPR telah melakukan kunjungan reses ke Korem 072/Pamungkas. Dalam pertemuan tersebut, rencana strategis pembentukan kodam di wilayah DIY menjadi salah satu agenda diskusi utama.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Danrem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Bambang Sujarwo, beberapa poin penting terkait persiapan pembentukan kodam baru di Yogyakarta telah diuraikan. Persiapan ini mencakup berbagai langkah konkret, antara lain:
Audiensi dengan Pihak Kesultanan:
Telah dilaksanakan pertemuan dan dialog dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan rencana pembangunan kodam, termasuk ketersediaan lahan dan dukungan dari Pemerintah Daerah DIY.Peninjauan Lokasi Potensial:
Tim dari TNI AD, bersama dengan perwakilan dari Keraton Yogyakarta, seperti G.K.R. Mangkubumi, telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi yang dinilai potensial untuk dijadikan lokasi pembangunan kodam baru. Peninjauan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian lahan dengan kebutuhan pembangunan serta faktor-faktor lingkungan dan keamanan.
Pembentukan kodam baru di Yogyakarta ini diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan negara di wilayah barat Pulau Jawa, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang akan dijalankan oleh institusi militer tersebut. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat, akan menjadi modal utama kesuksesan implementasi rencana strategis ini.
