100 hari pertama, Menko PM: Banyak yang mau dikerjakan

1 bulan yang lalu

Ya tetap banyak nan mau dilakukan

Jakarta PinangRaya -

Menteri Koordinator Bidang (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa banyak nan bakal dilakukan dirinya dalam 100 hari pertama dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto.

"Ya tetap banyak nan mau dilakukan," kata Muhaimin dengan singkat saat bergegas meninggalkan Pondok Pesantren Pondok Pesantren (Ponpes) Mahasina Darul Quran Wal Hadits, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi, usai menghadiri peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2024.

Saat ditanya lebih lanjut, pekerjaan alias program apa saja nan bakal dilakukan, dirinya belum bersedia memaparkan secara detail.

"Nanti saja ya, saya lagi buru-buru mau menghadiri acara," ujar laki-laki nan kerap disapa Cak Imin itu.

Muhaimin Iskandar mengatakan kementerian nan dipimpinnya bakal berkantor di tempat nan sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Saya bakal berkantor di sini di Kantor PMK," ujar Muhaimin di Jakarta, Senin (21/10).

Kemenko PMK mempunyai tugas ialah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bagian pembangunan manusia dan kebudayaan.

Karena ada dua Kementerian Koordinator, rencananya pemerintah bakal menggelar Sidang Kabinet dalam waktu dekat ini untuk pembagian masing-masing kementerian teknis nan melingkupinya.

Sedangkan Kemenko PM, tambah Muhaimin, bakal konsentrasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu dengan adanya Kemenko PM, pemerintah mau terintegrasi dalam satu aktivitas nan utuh antara pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Nantinya, lanjut dia, setiap support apa pun nan diberikan oleh pemerintah, kementerian tersebut bakal memastikan bahwa pengedaran bukan sebagai kebutuhan konsumsi semata tapi menjadi kebutuhan produktif.

Sementara itu, Muhaimin menyebut kementerian teknis nan di bawah koordinasi Kemenko PM adalah Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Selengkapnya

Sumber News