Demi Ngirit Rp5,7 M per Bulan, Maladewa Pecat 225 Pejabat Politik Termasuk 7 Menteri

Liputan6.com, Malé - Sebuah langkah efisiensi alias pengurangan tenaga kerja nan dilakukan oleh pemerintah Maladewa tengah jadi sorotan. Pasalnya jumlah nan terdampak tak sedikit, namun mencapai ratusan.

"Presiden Maladewa telah memecat lebih dari 225 pejabat politik, termasuk menteri, dalam upaya untuk mengurangi pengeluaran negara di Samudra Hindia nan kekurangan duit itu," kata instansi presiden Maladewa pada hari Selasa (15/10/2024) seperti dikutip dari AFP.

Presiden Mohamed Muizzu memerintahkan pemecatan orang-orang nan ditunjuknya setelah berkuasa tahun lalu, lantaran negara mini namun berlokasi strategis itu berjuang untuk mencegah krisis utang.

"Pengurangan signifikan dalam penunjukan pejabat politik ini sejalan dengan upaya presiden nan lebih luas untuk merampingkan operasi pemerintah dan memastikan penggunaan biaya publik nan lebih efisien," kata pernyataan dari instansi Presiden Muizzu.

Di antara mereka nan dipecat adalah tujuh menteri negara, 43 wakil menteri, dan 178 kepala politik.

Sejauh ini tidak disebutkan kegunaan apa nan mereka lakukan di Maladewa, negara mini berpenduduk sekitar separuh juta orang itu.

Pernyataan dari instansi Presiden Maladewa sejauh ini tidak menyebut berapa banyak lagi pejabat politik nan tetap menjabat dalam pemerintahan, tetapi menambahkan bahwa pengurangan staf secara besar-besaran bakal menghemat anggaran negara sekitar $370.000 alias Rp5,7 miliar per bulan.

Maladewa mengatakan pada bulan September bahwa masalah keuangannya berkarakter "sementara" dan bahwa negara tersebut tidak berencana untuk mencari biaya talangan dari Dana Moneter Internasional meskipun ada peringatan tentang kemungkinan kandas bayar negara.

Maladewa dikenal sebagai tujuan liburan mewah dengan pantai pasir putih bersih dan resor terpencil, selain menjadi pusat geopolitik.