DK PBB Perluas Embargo Senjata terhadap Haiti Imbas Eskalasi Kekerasan Geng

Liputan6.com, Port-au-Prince - Dewan Keamanan (DK) PBB dengan bulat memberikan bunyi pada hari Jumat (18/10/2024) untuk memperluas embargo senjata terhadap Haiti ke semua jenis senjata dan amunisi. DK PBB menyatakan keprihatinan serius atas tingginya tingkat kekerasan geng dan aktivitas pidana di negara Karibia nan miskin tersebut.

Resolusi DK PBB memberi kewenangan kepada 193 negara personil PBB untuk mengambil langkah-langkah nan tepat guna mencegah perdagangan gelap dan pengalihan senjata dan materi mengenai ke Haiti. Para mahir PBB mengatakan senjata nan semakin canggih nan berhujung di tangan personil geng dan penjahat diselundupkan dari Amerika Serikat (AS), terutama dari Florida.

Selain itu, Resolusi DK PBB juga memperpanjang larangan perjalanan dan pembekuan aset bagi perseorangan nan masuk daftar hitam hukuman PBB selama satu tahun. Pada akhir September, komite majelis nan memantau hukuman terhadap Haiti menambahkan dua orang ke dalam daftar tersebut, termasuk lima pemimpin geng.

Salah satunya adalah Elan Luckson, pemimpin geng Gran Grif, nan menewaskan sedikitnya 115 orang di Kota Pont-Sonde di wilayah Artibonite di dekat ibu kota pada awal Oktober dalam salah satu pembantaian terbesar di Haiti dalam sejarah terkini. nan lainnya adalah Victor Prophane, mantan personil parlemen Haiti nan dituduh terlibat dalam perdagangan senjata. Demikian seperti dilansir instansi berita AP, Sabtu (19/10).

Kekuatan geng di Haiti telah berkembang sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada tahun 2021 dan mereka sekarang diperkirakan menguasai hingga 80 persen ibu kota, Port-au-Prince. Mereka juga telah pindah ke wilayah sekitarnya.

Lonjakan pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan telah menyebabkan pemberontakan berdarah oleh golongan pembela norma sipil.

Pada awal Oktober, DK PBB memberikan bunyi bulat untuk memperpanjang mandat pasukan multinasional ketua Kenya nan berupaya membantu Kepolisian Nasional Haiti menumpas geng-geng tersebut.

Para pemimpin Kenya dan Haiti pekan lampau mendesak mitra internasional untuk menghormati komitmen mereka terhadap pasukan nan didukung PBB di Haiti, dengan mengatakan misi tersebut memerlukan lebih banyak sumber daya dan anggarannya bakal lenyap pada Maret 2025.

Presiden Kenya William Ruto, nan berjumpa dengan Perdana Menteri Haiti Garry Conille di Nairobi sepekan lalu, mengatakan Kenya bakal mengerahkan 600 petugas tambahan bulan depan untuk berasosiasi dengan 400 petugas nan sudah ada di negara itu.

Hampir dua lusin petugas polisi dan tentara dari Jamaika juga berada di Haiti, namun jumlah itu jauh lebih sedikit dari 2.500 nan dijanjikan oleh beragam negara, termasuk Chad, Benin, Bangladesh, dan Barbados, untuk misi tersebut.

Resolusi DK PBB nan diadopsi pada hari Jumat, nan disponsori berbareng oleh Ekuador dan AS, mendorong pula pemerintah Haiti untuk memperkuat pengelolaan senjata polisi, amunisi, serta senjata nan disita dan kontrol perbatasan serta bea cukai guna mengekang perdagangan gelap dan pengalihan. Resolusi turut memperpanjang panel mahir nan memantau penerapan hukuman selama 13 bulan.

Embargo senjata sebelumnya diterapkan pada "senjata kecil, senjata ringan, dan amunisi". Resolusi tersebut memperluasnya untuk mencakup "senjata dan materi mengenai dari semua jenis".