Menhut lepas 9 ton produk hasil agroforestri ke Jepang

Jakarta PinangRaya - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melepas komoditas hasil wanatani alias agroforestri nan bakal diekspor ke Jepang sejumlah total 9 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp989 juta nan merupakan hasil produksi Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) KTH Sukobubuk Rejo, Pati, Jawa Tengah.

Produk nan bakal diekspor tersebut meliputi petai sebanyak 500 kilogram serta komoditas hasil rimba bukan kayu nan terdiri dari jengkol, cabe rawit orange, cabe merah keriting, cabe rawit hijau, daun salam, kembang pepaya, kelapa parut, nangka muda rebus dan daun singkong rebus.

"Pagi hari ini berbesar hati hati, bersuka cita bahwa apa nan ditanam, apa nan disemai beberapa waktu nan lampau sekarang sudah menghasilkan sesuatu nan berfaedah bagi masyarakat ialah program perhutanan sosial. Ini ada satu contoh di Sukobubuk Rejo, Pati dengan perhutanan sosial sekitar 100 hektare. Sekarang petani rimba di Pati sudah bisa mengekspor agroforestri," ujar Raja Juli Antoni usai melepas ekspor komoditas hasil agrofrestri di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa.

Adapun produk petai nan dihasilkan merupakan hasil dari program Kebun Bibit Rakyat (KBR) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) sebagai corak kerjasama berbareng pemulihan lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dalam setiap dua minggu, KPS bakal secara rutin melakukan ekspor komoditas agroforestri ke Jepang.

"Alhamdulillah ini satu kontainer, per dua minggu kelak sudah bisa dikirim dua kontainer. Tadi saya bicara dengan beberapa teman-teman, di banyak negara juga permintaan nan sudah ada," katanya.

Pelepasan ekspor komoditas agroforestri hasil produksi KPS Sukobubuk Rejo, Pati ke Jepang ini difasilitasi oleh PT Asha Nouva International Indonesia dengan Sariraya Co.Ltd Japan, kedua perusahaan ini telah menjalin kerja sama dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Lebih jauh, Menhut juga mengungkapkan bakal mengembangkan 4 juta hektare area nan bakal dijadikan sebagai letak perhutanan sosial secara terintegrasi dengan mengedepankan kualitas serta bekerja sama dengan koperasi dan perbankan untuk mengembangkannya.

Adapun program Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses kelola area rimba nan diberikan selama 35 tahun kepada masyarakat nan tinggal di sekitar area rimba dalam corak Kelompok nan dikenal dengan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), agar dapat dimanfaatkan secara terjaga dan lestari nan tidak terlepas dari aspek pengelolaan ialah kelola sosial, kelola area dan kelola usaha.

Baca juga: FAO tetapkan agroforestri salak Indonesia warisan pertanian dunia
Baca juga: KLHK sebut pengelolaan gambut perlu perhatikan fisiografi ekosistem
Baca juga: Pola agroforestri tingkatkan antusias masyarakat merehabilitasi hutan

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024