Menko PMK pastikan pengurangan risiko bencana tetap menjadi prioritas

Jakarta PinangRaya - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan upaya pengurangan akibat musibah tetap menjadi perihal nan bakal diprioritaskan oleh pemerintah era Kabinet Merah Putih.

Adapun upaya pengurangan akibat musibah nan bakal dilakukan pemerintah bakal merujuk alias memadupadankan dengan program kerja dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan beberapa kementerian/lembaga lainnya.

"Kemenko PMK siap ditugasi perihal nan sesuai keahlian untuk menurunkan akibat musibah itu semaksimal mungkin," kata Pratikno saat kunjungan kerja ke Kantor BNPB di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan bahwa bakal berupaya maksimal dalam menavigasi arah kebijakan pengurangan akibat musibah antarkementerian/lembaga, legislatif, dan pemerintah daerah.

Baca juga: Kepala BNPB: Segala jenis musibah alam di bumi ada di Indonesia

Berdasarkan hasil kajiannya berbareng dengan jejeran BNPB, kata dia, kegunaan koordinasi menjadi krusial lantaran di dalamnya butuh pembagian tugas berbareng dan memaksimalkan pos anggaran nan bisa dimanfaatkan.

"Di sisi lain juga memastikan BNPB selaku stakeholder krusial untuk bisa selalu siap siaga. Kita tidak tahu kapan musibah bakal terjadi," kata dia.

Diketahui pagu anggaran BNPB untuk rencana kerja tahun anggaran 2025 senilai Rp927,574 miliar. Jumlah itu mengalami penurunan sangat drastis sekitar 67,3 persen dari alokasi anggaran 2024. BNPB mengusulkan penambahan pagu anggaran tahun 2025 menjadi senilai Rp1,887 triliun ke Komisi VIII DPR-RI.

Baca juga: BNPB: Dalam sehari Indonesia dilanda hingga 10 kali musibah alam

Salah satunya bakal digunakan oleh BNPB untuk program Ekspedisi Desa Tangguh Bencana nan di dalamnya pemasangan sirene dan rambu-rambu sebagai perangkat peringatan dini, petunjuk evakuasi, dan sosialisasi kebencanaan di 181 desa nan berada pada 13 segmen megathrust.

Selanjutnya juga untuk shopping alat, perlengkapan dan kendaraan mobil kesiapsiagaan nan baru untuk menggantikan akomodasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) nan sudah usang, sehingga bisa kembali dapat diandalkan untuk atasi bencana.

Berdasarkan info BNPB, sepanjang tahun 2023, Indonesia mengalami 5.400 kejadian bencana, 95 persen di antaranya adalah musibah hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin besar dan sebagian lain adalah kekeringan serta kebakaran rimba dan lahan.

Baca juga: BNPB: Perguruan tinggi mitra strategis pengurangan akibat bencana

Meskipun nomor kejadian musibah naik 52 persen dibandingkan tahun sebelumnya, akibat kerusakan dan jumlah korban jiwa dapat ditekan secara signifikan berkah penemuan teknologi dan edukasi mitigasi musibah nan terus dikembangkan.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024