Jakarta PinangRaya -
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa Pemerintah sudah memetakan wilayah rawan penyelenggaraan Pilkada 2024 guna mengantisipasi situasi nan tidak kondusif.
Menko Polkam mengungkapkan bahwa Polri sudah membikin indeks kerawanan nan mungkin timbul saat penyelenggaraan pemilihan pilkada pada tanggal 27 November mendatang.
"Ada beberapa indeks kerawanan nan sudah disampaikan oleh Polri, dan itu bisa menjadi pedoman," kata Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan di Jakarta, Minggu.
Meski begitu, dia enggan menyampaikan wilayah mana saja nan rawan penyelenggaraan pilkada dan lebih memilih untuk memantau lebih lanjut perkembangan dan info dari Polri.
"Mungkin jika saya sampaikan, agak sensitif. Akan tetapi, kami sudah siap lantaran sudah dipetakan," ujar jenderal purnawirawan Polri tersebut.
Ia memandang perlu melakukan perihal itu guna mengantisipasi situasi nan tidak kondusif, serta membantu menyukseskan penyelenggaraan pilkada di setiap wilayah.
"Kami sudah membentuk desk pilkada. Semua sudah siap mengantisipasi wilayah alias titik-titik rawan alias nan sangat rawan tentunya, dan itu juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya," kata dia.
Pada tanggal 27 November mendatang, masyarakat di seluruh Indonesia secara serentak melakukan pemungutan bunyi untuk memilih calon pemimpin di setiap kabupaten, kota, dan provinsi.
Setelah itu, KPU wilayah masing-masing bakal melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi bunyi hingga pertengahan Desember 2024.
Pascapenetapan pemenang pilkada oleh KPU, proses tetap terus bersambung dengan diberikan waktu penyelesaian sengketa pemilihan, hingga akhirnya pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada tanggal 7 Februari 2025.
Sementara itu, pelantikan pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih dan pasangan wali kota/wakil wali kota terpilih dijadwalkan pada tanggal 10 Februari 2025.
Pewarta: Donny Aditra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024