Menteri ATR/BPN paparkan rencana program 100 hari kerja

Jakarta PinangRaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memaparkan rencana program Kementerian ATR/BPN selama 100 hari pertama Kabinet Merah Putih (KMP).

"Dalam 100 hari kerja ini apa nan kami susun? Pertama adalah menata ulang sistem dan tata langkah pemberian perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) nan lebih berkeadilan, mengarusutamakan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian," kata Nusron.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja perdana Komisi II DPR RI berbareng dengan Kementerian ATR/BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Nusron Wahid berbareng tantangan sertifikasi dan 'gebuk' mafia tanah

Kedua, kata dia, menyelesaikan pendaftaran dan publikasi sertifikat HGU untuk 537 badan norma nan sudah mempunyai izin upaya perkebunan (IUP) kelapa sawit, namun belum mempunyai HGU.

Ketiga, ujar Nusron, menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat norma budaya untuk menghindari bentrok dengan badan norma di kemudian hari.

"Total tanah ulayat nan menggunakan norma budaya di Indonesia ini tetap kurang lebih sekitar 3,5 juta hektar, tapi nan sudah terdaftar kurang dari 1.000 hektar. Jadi tetap pekerjaan besar ini untuk nan tanah ulayat," ujarnya.

Keempat, kata dia, penemuan pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sehingga berfaedah bagi kemaslahatan umat.

"Kami ada buahpikiran pemikiran tanah-tanah nan terlantar, nan jumlahnya lebih dari 1,5 juta hektar, ada pemikiran, tapi ini sifatnya tetap pemikiran, HPL (hak pengelolaan lahan)-nya bakal kita serahkan sama Bank Tanah, tapi penggunaannya bakal kita serahkan kepada Badan Wakaf agar menjadi wakaf produktif dan kemudian itu ada kemaslahatan," ucapnya.

Baca juga: Nusron: Tiga tugas dari Prabowo atasi pertanahan di 100 hari kerja

Kelima, ujar dia, menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bagian tanah untuk mencapai sasaran 120 juta bagian tanah pada tahun 2024.

"Ini termasuk PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), PTSL dari tahun 2017 sampai tahun 2024 ini bulan Desember. Kami ditarget 126 juta bagian tanah sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bagian tanah sehingga kami tetap kudu nambah lagi," katanya.

Keenam, kata Nusron, pemenuhan sasaran 104 Kantor Pertanahan sebagai kabupaten/kota komplit pada tahun 2024. Ketujuh, koordinasi secara vertikal maupun horisontal mengenai penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi dengan online single submission.

Kedelapan, penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Terakhir, kita dia, penyelenggaraan program Integrated Line Administration and Spatial Planning (ILASP) bekerja sama dengan World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, manajemen pertanahan, dan pemisah manajemen desa di Indonesia nan memperhatikan perubahan iklim.

"Yang melibatkan tiga kementerian lembaga, ialah Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial," kata dia.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan
Baca juga: Bank Tanah kerjasama dengan Felda optimalkan reforma agraria
Baca juga: KPA berambisi pemerintahan baru selesaikan bentrok agraria

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024