Menteri HAM nyatakan tidak miliki program 100 hari

Jakarta PinangRaya - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan tidak mempunyai program 100 hari, tetapi mempunyai program lima tahun nan ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun jika dipertahankan," ujar Pigai pada rapat kerja berbareng Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Padahal, pada Rabu (23/10), Pigai mengatakan bahwa dirinya bakal konsentrasi pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih ketua Presiden Prabowo Subianto.

Berikutnya, Pigai bakal melakukan penempatan personel di Kementerian HAM.

"Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari,” katanya.

Baca juga: Komisi XIII DPR rapat dengan Menteri HAM untuk telaah Rp20 T pada Rabu

Pigai menceritakan bahwa rapat perdana nan dia pimpin saat baru dilantik menjadi Menteri HAM adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf.

"Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan nan mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas," kata Pigai.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum dirinya berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM sudah mengadakan pertemuan lebih kurang 6–7 kali.

"Hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan kegunaan sudah selesai," tambahnya.

Baca juga: Komisi XIII: Keinginan Menteri HAM Rp20 T tak sesuai pengarahan Prabowo

Ia memperkirakan pada Senin (4/11) alias Selasa (5/11) pekan depan, Kementerian HAM bakal melaksanakan pelantikan untuk struktur baru.

Oleh lantaran itu, Pigai menyatakan Kementerian HAM tidak mempunyai program 100 hari dan menempatkan lima tahun sebagai kondisi darurat sehingga seluruh pegawai Kementerian HAM kudu dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik.

Selama lima tahun ke depan, Pigai menegaskan Kementerian HAM berkomitmen untuk berada di garis terdepan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai kepada orang-orang nan membutuhkan, nan layak mendapatkan, serta orang-orang nan berada di ujung pembangunan.

Baca juga: Menteri HAM konsentrasi pemantapan struktur dan sistem pada 100 hari kerja
Baca juga: Komisi XIII bakal undang Menteri HAM guna telaah kemauan Rp20 triliun

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024