Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga menyerukan tindakan kolektif nan lebih adil untuk mengatasi tantangan perubahan iklim.
Hal ini disampaikannya saat Parliamentary Meeting on 29th United Nations Climate Cange Conference COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024).
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI itu, hal tersebut dibutuhkan untuk mempercepat transisi keberlanjutan dan melindungi negara berkembang dari akibat jelek perubahan iklim.
Ravindra pun senada dengan perwakilan parlemen Inggris, di mana mengapresiasi komitmen pendanaan suasana dari negara-negara maju nan dinaungi UNFCCC. Menurutnya perihal ini menjadi krusial untuk digaungkan dan dilaksanakan.
"Pendekatan inovatif diharapkan dapat mempercepat transisi menuju keberlanjutan dan melindungi negara berkembang dari akibat terburuk perubahan iklim. Tanggung jawab berbareng kudu dibarengi dengan kontribusi nan proporsional,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (17/11/2024).
Politikus partai Golkar ini menekankan urgensi pendanaan bagi negara berkembang sebagai pihak nan paling terdampak dari perubahan iklim. Meskipun, menurutnya, kontribusi emisi historinya relatif kecil.
"Sebanyak 79 persen emisi CO2 dunia secara historis berasal dari segelintir negara maju, sementara negara berkembang menjadi pihak nan paling merasakan akibat jelek perubahan iklim,” ujar Ravindra.
Menurutnya, berasas proyeksi Postdam Institute of Climate Change, kerugian akibat perubahan suasana dapat mencapai nyaris separuh dari PDB bumi pada 2050. Dalam kondisi itu, Dia menegaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi.