AHY akan berkantor di eks gedung Kemenko Marves

1 bulan yang lalu

Tadi siang saya juga baru meninjau walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ,

Jakarta PinangRaya - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya bakal berkantor di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

“Saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) Pak Prasetyo Hadi bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini bakal menempati gedung alias instansi nan selama ini ditempati oleh Kemenko Marves,” ucapnya saat berjamu ke Gedung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta, Selasa.

Seperti diketahui, nomenklatur Kemenko Marves nan sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan sudah dihapus dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, gedung Kemenko Marves bakal ditempati oleh jejeran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan nan merupakan kementerian buatan baru dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

“Tadi siang saya juga baru meninjau walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ,” ujar AHY.

Di Kawasan Istana Kepresidenan pada hari ini juga, Agus menyatakan bahwa instansi untuk pegawainya masing-masing bakal disesuaikan kembali mengingat ada kementerian nan baru ditetapkan, tetapi ada juga kementerian nan sudah eksis dari periode pemerintah sebelumnya.

Pada Senin (21/10), dia menyampaikan bahwa dirinya tengah mempelajari struktur dan otoritas Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Pembentukan struktur dan kewenangan Kemenko ini juga tetap dalam tahap penyempurnaan.

Selain itu, AHY mengungkapkan pihaknya tetap menentukan letak bentuk instansi kementerian baru tersebut.

Semua komponen krusial mengenai Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bakal ditata untuk memastikan efisiensi kerja.

Untuk diketahui, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membawahi lima kementerian teknis. Mulai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

Selengkapnya

Sumber News