Demokrat Tegaskan Belum Ada Penetapan Pimpinan AKD di DPR

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menegaskan sampai saat ini belum ada sistem penetapan ketua dan personil masing-masing fraksi di perangkat kelengkapan majelis (AKD) DPR RI periode 2024-2029. Sehingga, kata dia, jangan sampai ada pihak nan saling menyatakan sudah menduduki posisi ketua pada salah satu AKD di DPR RI.

“Sampai dengan saat ini belum ada penetapan, belum ada penetapan personil dan ketua masing-masing fraksi di AKD, baik di komisi maupun badan dan mahkamah. Jadi belum ada penetapan itu, belum ada putusan soal itu,” kata Benny kepada wartawan, Jumat 18 Oktober 2024.

Kata dia, saat ini masing-masing fraksi di DPR RI baru menyepakati soal alokasi jumlah personil fraksi di setiap perangkat kelengkapan dewan, baik komisi maupun badan. Sedangkan mengenai penetapan fraksi mana bakal menjadi ketua alias ketua maupun wakil ketua, alias ketua di setiap AKD, baik komisi maupun badan dan mahkamah itu belum dilakukan.

“Mengapa belum dilakukan? Pertama, belum ada kesepakatan mengenai sistem dan sistem penentuan untuk menjadi Pimpinan AKD untuk setiap fraksi, belum ada. nan kedua, juga menunda sampai pelantikan kabinet baru Presiden Prabowo dan tentu menunggu nomenklatur, nomenklatur kementerian nan bakal dibentuk,” tegas Benny.

Maka dari itu, Benny menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan dan kesepakatan mengenai fraksi apa nan menjadi ketua di komisi, badan maupun mahkamah pada perangkat kelengkapan majelis (AKD). “Mengapa belum ada? Karena belum ada kesepakatan mengenai sistem dan sistem penetapan ketua dari masing-masing fraksi. Tapi alokasinya sudah disepakati,” ungkapnya.

Misalnya, kata Benny, Fraksi Demokrat mendapatkan 1 ketua di komisi alias badan dan 6 wakil ketua di komisi alias badan dari 20 komisi /badan. Sementara, Benny menyebut mengenai siapa nan bakal ditugaskan Fraksi Demokrat  sebagai ketua komisi dan wakil ketua badan pun belum disepakati mekanismenya.

Hal ini sekalipun menepis adanya klaim dari pihak tertentu bahwa sudah mendapatkan bangku Pimpinan AKD di DPR baik di komisi maupun badan. Sebab, kata Benny, sampai saat ini belum ada sistem nan disepakati dalam penempatannya. “Belum ada. Sistemnya belum ada,” jelas Benny.