FGD BPIP: Etika dan Keteladanan Harus Jadi Fondasi dalam Mengelola Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta Dalam sistem demokrasi modern, akuntabilitas dan moralitas publik menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Namun, di Indonesia, praktik-praktik tersebut sering kali terabaikan.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Amich Alhumami menegaskan pentingnya mengembalikan etika dan keteladanan sebagai fondasi dalam mengelola pemerintahan.

“Demokrasi modern mengandaikan ada pertanggungjawaban publik, bahwa kedudukan publik nan diemban itu mensyaratkan pertanggungjawaban kepada konstituen secara keseluruhan,” ungkap Alhumami dalam obrolan golongan terpumpun (FGD) bertema Memperkokoh Etika Penyelenggara Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara nan digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumut, Jumat, 1 November 2024 

Amich Alhumami mencontohkan gimana beberapa tokoh dalam sejarah Indonesia, seperti Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta, telah memberikan teladan luar biasa dalam moralitas dan etika publik.

"Sjahrir dan Hatta memberikan contoh terbaik keteladanan nasional, mengutamakan moralitas publik dan etika di atas hukum,” ujarnya.

Menurutnya, moralitas dan etika kudu dijunjung tinggi, apalagi lebih dari sekadar patokan norma nan tertulis. Di sisi lain, Amich juga menyoroti pentingnya keterlibatan intelektual publik sebagai pengawas tata kelola pemerintahan.

Mengutip pemikiran Antonio Gramsci tentang intelektual organik, dia menegaskan intelektual publik mempunyai tanggung jawab untuk terus menyuarakan kritik terhadap penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan.

"Pencerahan dan kritik publik adalah bagian dari peran intelektual organik, oleh siapa saja nan tetap mempunyai pikiran untuk merujuk pada warisan berbobot dari tokoh sejarah,” ucapnya,

Menurut Amich, tantangan besar lainnya adalah membangun masyarakat nan mengerti bakal prinsip-prinsip tata kelola nan baik, terutama dalam konteks kedudukan publik.

Dia menilai akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi rumor krusial dalam sistem kerakyatan Indonesia.

"Prinsip kerakyatan modern dalam konsep tata kelola mengandaikan bahwa misuse of public power itu adalah arti korupsi. Namun, ini mengandaikan pejabat nan memahami prinsip etika publik,” ujarnya.

Ia menggarisbawahi keterlibatan pejabat dalam menyalahgunakan kekuasaan kudu diakhiri dengan penegakan prinsip-prinsip moralitas dan akuntabilitas nan kokoh.

Keteladanan, menurut Amich, kudu menjadi bagian tak terpisahkan dari kedudukan publik. Ia mencontohkan gimana para tokoh sejarah bangsa seperti Ir. Sutami dan Sultan Hamengku Bowono IX bisa menunjukkan keteladanan dalam hidup sederhana meskipun memegang kedudukan tinggi.

Bagi Amich, para tokoh ini menjadi bukti bahwa etika publik bukanlah konsep nan abstrak, tetapi bisa diwujudkan secara nyata jika para pemimpin berpegang teguh pada prinsip-prinsip moralitas.

Tanggal 1 Oktober setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ternyata ada makna dan makna mendalam di kembali peringatan hari berhistoris tersebut.