Jakarta Fund Jadi Sumber Pendapatan baru dan Dana Abadi ala Pramono Anung

Liputan6.com, Jakarta Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Pramono Anung menyebut, Jakarta Funding bakal menjadi sumber biaya baru bagi Jakarta. Hal itu dia utarakan saat audiensi dengan tokoh masyarakat dan Ketua RT se-Kecamatan Kebayoran Lama di Kong Djie Coffee, Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Selama ini Jakarta pendapatannya hanya dari pajak, retribusi, dividen, dan kelak ada pendapatan baru dari Jakarta Funding," sebutnya.

Pramonon Anung juga mengungkapkan, Jakarta adalah entitas nan sangat pesat. Dengan begitu, menurutnya, pendapatan domestik Jakarta cukup besar.

"Dengan pendapatan nan cukup besar, Jakarta bisa berinvestasi tanpa jaminan, dengan begitu, Jakarta Funding bisa menjadi biaya abadi bagi Jakarta," ungkapnya.

"Ada di undang-undang nomor 2 tahun 2024 (UU DKJ ), ada biaya abadi, nan menjadi payung utamanya Jakarta Funding sehingga demikian ada terobosan baru untuk Jakarta," jelas Pramono Anung.

Pramono Anung bakal menyisihkan sedikitnya Rp2 triliun sampai Rp3 triliun dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta untuk pendanaan program Jakarta Fund.

"Dana SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) APBD Jakarta nan rata-rata Rp5 triliun-Rp6 triliun setiap tahunnya kenapa enggak diambil Rp3 triliun untuk Jakarta Funding," ujarnya.

Pramono Anung mengatakan, Jakarta selama ini hanya mengandalkan pajak, retribusi, dan deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pendapatan daerah. Karena itu, dia menilai, diperlukan terobosan baru untuk menambah pemasukan daerah.

"Jakarta kudu mempunyai temuan-temuan baru penemuan baru untuk menambah income atau revenue," katanya.

Cagub Jakarta yang diusung PDIP itu menyatakan konsep biaya abadi ini mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA) alias lembaga Overeign Wealth Fund Indonesia nan digunakan untuk pembangunan.

Saat diinisiasi pada 2,5 tahun lalu, biaya awal INA hanya sekitar Rp6 triliun, namun sekarang sudah berkembang menjadi Rp150 triliun dengan pengelolaan nan ahli dan terbuka.

Konsep serupa bisa diterapkan di Jakarta lewat biaya abadi. Dengan total APBD sekitar Rp86 triliun, Jakarta dinilai mempunyai modal dasar nan baik.

Jika dikelola secara profesional, biaya ini kelak digunakan untuk keperluan seperti berkebudayaan, berkesenian dan lainnya termasuk pendidikan. Konsep biaya abadi Jakarta bakal bisa mendukung pengembangan aktivitas kesenian dan kebudayaan di Jakarta.

"Kalau itu bisa dilakukan, Indonesia (INA) saja bisa sampai Rp150 triliun. Kalau Jakarta Fund dikelola secara transparan dan terbuka, hire (mempekerjakan) orang-orang profesional, saya percaya enggak sampai dua tahun dapat Rp20 triliun itu, mudah sekali," ujar Pramono Anung.

(*)