Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah konsentrasi membantu tenaga kerja PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex agar jangan sampai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut pailitnya raksasa tekstil itu.
"Kita kudu konsentrasi terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK," ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).
Diketahui, Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan nan diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Dalam kasus ini, Sritex dianggap lalai terhadap utang kepada IBR sehingga persoalan berujung panjang dan berakibat fatal bagi perusahaan.
Saat ini Sritex tengah mengusulkan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan angan putusan MA bisa membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Puan berambisi Sritex memenuhi komitmennya untuk tidak melakukan PHK kepada para karyawannya.
“Badai PHK alias PHK besar-besaran kudu dihindari. Ini menyangkut nasib dan kesejahteraan para tenaga kerja Sritex nan cukup besar,” kata dia.
Puan meminta 50.000 tenaga kerja dijamin agar tidak terkena angin besar PHK massal lantaran Sritex pailit.
“Penyelamatan tenaga kerja ini termasuk memastikan izin dan akomodasi dari Pemerintah buat mereka terjamin,” jelas Puan.
“Pailitnya Sritex bukan sekadar masalah finansial perusahaan, namun mempunyai akibat nan meluas pada tenaga kerja, ekonomi lokal, dan stabilitas sosial,” lanjutnya.
Puan pun mengingatkan, potensi PHK massal dapat berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara.
“Kita juga mendukung gimana Pemerintah membantu Sritex agar tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit. Karena jika operasionalnya tidak jalan, dampaknya ke upaya mereka di mana ada puluhan ribu orang menggantungkan nasibnya di situ,” paparnya.
Puan berambisi sengketa jual beli perusahaan tekstil nan berpusat di Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut dapat segera diselesaikan. Ia juga mengingatkan Pemerintah agar memberi support nan efektif.
Hal ini menyusul adanya rumor Pemerintah bakal melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex dari kebangkrutan.
“Fokusnya tetap pada pengamanan para pekerja nan berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja,” tegas Puan.