Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Okta Kumala Dewi menyoroti pentingnya penguatan pertahanan siber dan koordinasi antar-lembaga untuk menghadapi tantangan keamanan nan kian kompleks.
Ia optimistis Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) nan baru, Budi Gunawan, bisa mengorkrestasi sejumlah persoalan tersebut, mengingat rekam jejaknya di Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).
"DPR menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis nan sangat dibutuhkan di era digital saat ini, terutama mengingat serangan siber nan semakin menakut-nakuti keamanan info pemerintah dan masyarakat," kata Okta kepada wartawan, Selasa (29/10/2024).
Lebih lanjut dijelaskan Okta, menghadapi tantangan siber di era digital, konsentrasi pemerintah pada keamanan siber sebagai prioritas nan tepat. Seiring kemajuan teknologi, akibat serangan siber meningkat dan dapat berakibat luas, baik terhadap sistem pemerintahan maupun sektor bisnis.
"Keamanan siber bukan lagi rumor pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Serangan siber tidak hanya menakut-nakuti prasarana digital, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan," sambungnya.
Okta menilai, Menko Polkam Budi Gunawan telah menyatakan bahwa sinergi lintas kementerian dalam menangani rumor keamanan siber menjadi langkah penting.
Dalam praktiknya, kata Okta, Kemenko Polkam mengoordinasikan beragam kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi kerentanan siber dan menyiapkan respons terkoordinasi terhadap potensi serangan.
"Upaya ini diharapkan bisa menutup celah keamanan nan kerap terjadi akibat kurangnya koordinasi di antara lembaga nan menangani aspek keamanan digital," tukas Okta.
Isu lain nan menjadi sorotan Kemenko Polkam adalah pemberantasan gambling online, nan berakibat signifikan terhadap masyarakat. Menurut Okta, gambling online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi.
“Judi online sering kali menjerat masyarakat kelas bawah nan terdesak secara ekonomi. Banyak nan terjebak dalam lingkaran utang, terutama nan mengandalkan pinjaman daring untuk membiayai pertaruhan mereka,” ungkapnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi ungkap Presiden Prabowo Subianto telah meminta para Menteri, Wakil Menteri hingga kepala badan untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad.