Komisi I DPR: Pemutusan Mata Rantai Judi Online Harus Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Pemutusan akses operasional judi daring, seperti konektivitas dan sistem pembayaran, kudu menjadi prioritas utama pemerintah. Judi daring saat ini tetap terus berkembang lantaran akses nan mudah.

"Kalau simpul-simpul operasionalnya tidak diputus, maka aktivitas ini bakal terus berlangsung,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Nurul Arifin kepada wartawan, Rabu (13/11/2024).

Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan bahwa salah satu strategi nan bakal diambil pemerintah adalah memutus mata rantai gambling online. Strategi tersebut dianggap sebagai pendekatan nan tepat untuk melindungi masyarakat dari akibat negatif aktivitas terlarangan ini.

Nurul menyebut bahwa kerjasama lintas sektor, seperti nan dilakukan pemerintah dengan PPATK dan OJK, adalah langkah nan sangat strategis.

"Pengawasan terhadap aliran biaya ini krusial untuk memastikan bahwa jaringan pelaku kehilangan keahlian finansialnya," tambah legislator DPR RI nan sudah tiga periode tersebut.

Meski langkah itu dinilai sebagai upaya konkret nan dapat menghentikan aktivitas jaringan pelaku secara efektif, namun, dia juga mengingatkan bahwa pelaku gambling daring seringkali adaptif dan bisa beranjak ke platform lain. "Ini sebabnya pemerintah perlu terus memperbarui teknologi pemantauan dan membangun tim siber nan lebih kuat," tambahnya.

Selain memutus mata rantai operasional, Nurul menekankan bahwa pendekatan pencegahan juga kudu mendapat perhatian nan sama. Pendidikan publik adalah investasi jangka panjang. Masyarakat kudu diedukasi tentang akibat sosial dan finansial dari gambling daring.

"Tanpa pemahaman nan memadai, bujukan untuk terlibat dalam gambling daring bakal terus ada,” katanya.

Menko Polkam Budi Gunawan sebelumnya juga menyatakan bahwa pendidikan tentang ancaman gambling daring untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi organisasi terhadap bujukan gambling daring.

Nurul menyarankan agar pemerintah melibatkan lembaga pendidikan, organisasi lokal, dan organisasi keagamaan untuk memperluas jangkauan program edukasi.

"Kalau masyarakat sudah mempunyai kesadaran tinggi, pelaku gambling daring bakal kehilangan pasar utamanya,” tambah Nurul Arifin nan juga Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar.

Upaya pemerintah tersebut memerlukan konsistensi dan pertimbangan rutin. Menurutnya, penegakan norma juga kudu diarahkan pada aktor-aktor besar di kembali jaringan gambling daring.

"Penindakan tegas terhadap tokoh utama kudu menjadi prioritas. Jangan sampai hanya pelaku mini nan terkena dampaknya. Kalau tokoh besar tetap bebas, ekosistem ini bakal terus bertahan,” tegas Nurul Arifin Wakil Rakyat asal Dapil Jabar I.

Kecanduan gambling online, seorang pegawai bank nekad menggelapkan duit ratusan juta rupiah milik pengguna bank di kota Cirebon, Jawa Barat, dengan modus transfer duit deposito.