Lembaga Survei Adi Prayitno PPI dan Voxpol Center Susul Poltracking, Nyatakan Keluar dari Persepi

Liputan6.com, Jakarta Lembaga penelitian Poltracking Indonesia telah menyatakan keluar dari Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) pasca diberi hukuman mengenai survei Pilkada Jakarta 2024 pada Senin 4 November 2024. Usai Poltracking Indonesia, Lembaga Parameter Politik Indonesia (PPI) juga menyatakan keluar dari Persepi.

Berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri PPI nan beredar di kalangan jurnali, PPI menyatakan mundur dari Persepi secara suka sukarela. Tidak dijelaskan lebih gamblang apakah mundurnya PPI juga mengenai kisruh putusan Persepi nan memberi hukuman Poltracking mengenai survei beda hasil dengan LSI. 

"Kami sampaikan bahwa Parameter Politik Indonesia, menyatakan diri mundur dan keluar secara sukarela dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian pernyataan melalui surat nan ditandatangani Direktur Parameter Politik Indonesia, Sadam Husen Falahuddin, Rabu (6/11/2024).

Adapun alasannya adalah restrukturisasi Kepengurusan Parameter Politik Indonesia, dan pertimbangan dan konsolidasi internal arah kebijakan Parameter Politik Indonesia ke depan.

Saat dikonfirmasi, peneliti senior PPI Adi Prayitno membenarkan perihal tersebut.

"Iya mundur lantaran argumen internal PPI," jelas dia saat dikonfirmasi.

Adi pun menepis bahwa mundurnya PPI lantaran kekisruhan Persepi dengan Poltracking Indonesia.

"Enggak ada urusannya dengan sengketa Lembaga lain. Murni argumen internal organisasi," ungkap Adi.

Tak hanya PPI, beredar juga surat nan menyatakan lembaga Voxpol Center Research and Consulting.

"Melalui surat ini, kami Voxpol Center Research and Consulting menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian bunyi suratnya.

Namun, hingga buletin ini diturunkan, pihak Voxpol belum mengkonfirmasi mengenai mundurnya tersebut.

Jelang debat pilkada Jakarta nan berjalan hari ini, dua calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Pramono Anung tetap menemui penduduk Jakarta pada Sabtu siang. Baik Ridwan Kamil dan Pramono mengaku siap untuk berdebat dan percaya dapat menjawab setiap...

Sebelumnya, sikap mundur dari Persepi juga diambil oleh Poltracking Indonesia. Mundurnya Poltracking ini usai Dewan Etik Persepi memutuskan memberi hukuman mengenai beda hasil survei antara Poltracking dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

"Sejak hari ini kami telah memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi. Kami keluar dari Persepi bukan lantaran melanggar etik,” ucap Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/111/2024).

Masduri menilai, Dewan Etik Persepi tidak adil dalam memutuskan perkara perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking. Berdasarkan rilis nan dikeluarkan Persepi mengenai keputusan Dewan Etik, pada poin 1, Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan penerapan dari LSI dapat dianalisis dengan baik. Tapi tidak dijelaskan gimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik.

"Lebih jauh lagi hasil kajian tersebut juga tidak disampaikan ke publik. Bagi kami ini krusial juga untuk disampaikan ke publik, tetapi majelis etik Persepi tidak melakukan ini," kata Masduri. 

Dalam Penjelasannya, Masduri juga mengatakan pihaknya sudah memenuhi semua perihal nan diminta oleh Persepi, termasuk memenuhi dua kali undangan dari Persepi nan digelar di Hotel Aston Priority Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan. Dia menjelaskan, pada pertemuan pertama nan berlangung pada 28 Oktober 2024, hanya ada satu Anggota Dewan Etik, sempat ada upaya menunda pertemuan lantaran dua Anggota Dewan Etik absen. Namun, pertemuan akhirnya tetap dilanjutkan.

Kemudian Sabtu, 2 November 2024, Poltracking diminta datang kembali secara mendadak tanpa undangan resmi untuk memberikan keterangan lanjutan pada zoom meeting dengan majelis etik pada hari nan sama. "Sidang berhujung agak bersitegang, lantaran perbedaan langkah pandang mengenai penggantian PSU dan upaya peneliti lapangan kami mendapatkan info jumlah RT dan KK," kata dia.

Dalam keterangannya, Masduri juga mengatakan sebagai asosiasi, majelis etik Persepi mestinya bersikap adil dan imparsial. Memposisikan seluruh personil Persepi secara setara. Menurutnya, dalam konteks perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta, terdapat tiga survei personil Persepi nan melakukan survei dalam waktu nan berdekatan, Poltracking Indonesia (10-16 Oktober 2024), Lembaga Survei Indonesia (LSI) (10 – 17 Oktober 2024), dan Parameter Politik Indonesia (PPI) (21-25 Oktober 2024).

Dia pun  mempertanyakan, Survei LSI yang  juga berbeda dengan PPI. Namun Persepi seolah tebang pilih, dan tidak juga ikut menanggil PPI dan tidak membawa perihal itu ke Dewan Etik. 

"Padahal periode survei LSI dan PPI hanya berjarak 4 hari. Kenapa Persepi hanya memanggil Poltracking dan LSI? Dan sudah mengambil keputusan. Sementara PPI tidak ikut disidang sebagaimana Poltracking dan LSI. Padahal hasil survei PPI mirip dengan survei Poltracking. Mestinya semua disidang untuk dilihat secara adil siapa nan bermasalah di dalam survei ini," kata dia. 

Karena itu, pihaknya merasa keputusan majelis etik tidak adil, lantaran tidak proporsional dan akuntabel dalam proses pemeriksaan terhadap Poltracking dan LSI.

"Poltracking sudah melaksanakan semua Standar Operasional Prosedur (SOP) survei guna menjaga kualitas data. Hal tersebut sudah kami paparkan dan jelaskan kepada majelis etik," tuturnya