Menteri Imipas kukuhkan pimpasa cegah TPPO dan TPPM

Jakarta PinangRaya - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengukuhkan 146 petugas imigrasi pembina desa (pimpasa) guna mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

Agus saat Apel Pengukuhan Pimpasa di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa mereka berasal dari 133 instansi imigrasi dan 13 rumah detensi imigrasi di seluruh Indonesia. Mereka bakal mengedukasi masyarakat mengenai ancaman TPPO dan TPPM, khususnya melalui jalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

"Mulai hari ini di setiap UPT imigrasi bakal ada satu orang pimpasa. Walaupun saat ini jumlahnya belum bisa meng-cover (mencakupi) seluruh desa nan ada di wilayahnya, setidaknya secara selektif prioritas kami sudah bisa mulai mengedukasi masyarakat," kata Agus dalam pidatonya.

Selain mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan TPPO dan TPPM, pimpasa juga bakal memberikan info seputar jasa keimigrasian seperti permohonan paspor, tata langkah berjalan ke luar negeri, hingga mengurus visa dan izin tinggal.

"Bahkan, ke depan diharapkan peran pimpasa dapat diperluas lagi dengan melakukan penggalangan untuk meningkatkan peran serta masyarakat di dalam menjaga gerbang Nusantara," imbuh Agus.

Baca juga: Menteri Imigrasi dan PAS tunjuk Plt pejabat eselon I percepat transisi
Baca juga: Agus Andrianto merasa terhormat gabung di Kementerian Imigrasi dan PAS

Pimpasa merupakan salah satu program skala nasional Kementerian Imipas berbareng pemerintah wilayah dan perangkat desa di beragam wilayah Indonesia. Program ini sekaligus pengejawantahan dari misi astacita nan dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini dinilai krusial mengingat jumlah PMI makin meningkat. Agus menyoroti info Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahwa pada tahun 2023 jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965, naik 37 persen dari info pada tahun 2022 dan 176 persen dari info pada tahun 2021.

Sementara itu, info Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sebanyak 99,8 persen PMI di sektor informal merupakan wanita, dan lebih dari 70 persen PMI merupakan lulusan SMP dan SMA.

Menurut Menteri Imipas, tingginya kesukaan masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri kudu dibarengi dengan literasi nan cukup. Hal ini untuk menutup celah bagi oknum nan tidak bertanggung jawab memanipulasi masyarakat bekerja di luar negeri secara ilegal.

Lebih lanjut Agus berpesan kepada pimpasa untuk melayani masyarakat dengan tulus dan semangat pengabdian.

Ia membujuk pimpasa untuk menjalankan tugas ini dengan hati, bukan sebagai tanggungjawab semata.

"Jika pelayanan masyarakat ini dilandasi dengan panggilan hati, saya percaya manfaatnya bakal langsung dirasakan oleh masyarakat, dan tentunya pengaruh baliknya bakal kembali kepada kita sebagai petugas nan ada di lingkungan masyarakat," katanya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024