Liputan6.com, Jakarta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah kembali terpilih menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2024-2029. Penetapan itu diambil oleh para personil Banggar DPR dan ketua DPR dalam rapat.
Rapat dilaksanakan di ruang rapat Banggar DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat tersebut.
Mulanya, Puan membacakan unsur ketua Banggar dari unsur fraksi. Dia kemudian meminta persetujuan dari para peserta rapat.
"Apakah susunan ketua Badan Anggaran DPR dapat disetujui?" tanya Puan.
"Setuju," jawab para peserta rapat.
Berikut jejeran Banggar DPR.
Ketua: Said Abdullah dari Fraksi PDIP
Wakil Ketua: Wihadi Wiyanto dari Fraksi Gerindra
Wakil Ketua: Muhidin M Said dari Fraksi Golkar
Wakil Ketua: Jazilul Fawaid dari Fraksi PKB
Wakil Ketua: Syarief Alkadrie dari Fraksi NasDem
Anggota Banggar DPR Harus Paham Tentang Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, dan Sistem Akuntansi
Banggar DPR menjalankan kegunaan anggaran, baik secara konstitusional, politik, dan kepastian hukum. Kewenangan dalam penyelenggaraan kegunaan anggaran, secara konstitusional diatur dalam pasal 20 A Undang-Undang Dasar 1945 dan secara operasional diatur dalam Undang Undang MD3.
Dengan demikian, mandat Banggar DPR sebagai perangkat kelengkapan majelis dalam menjalankan kegunaan anggaran sangat kuat.
Secara politik, kegunaan anggaran nan dilaksanakan oleh Banggar DPR saat melakukan pembahasan RAPBN bersama-sama dengan pemerintah. Satu satunya undang undang nan kedudukannya diusulkan oleh pemerintah adalah RUU APBN.
Melalui pembahasan berbareng antara Banggar DPR dan pemerintah, inilah aspek-aspek politik anggaran nan menjadi agenda pembangunan pemerintah dan partai partai melalui masing masing fraksinya.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan bahwa secara konstitusional dan politik, kegunaan anggaran Banggar DPR sangat penting.
Dia menilai bahwa peningkatan kapabilitas personil Banggar DPR dalam pemahamannya tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal, dan sistem akuntansi negara menjadi sangat penting.
Apalagi nan menjadi mitra kerjanya adalah Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia nan mempunyai jam terbang tinggi terhadap ketiga perihal di atas.
"Harapan saya, ke depan masing-masing fraksi memerhatikan penguasaan pengetahuan dan kapabilitas personil Banggar tentang perihal hal di atas. Hal ini bermaksud untuk mengimbangi pemerintah, agar bisa menjadi counterpart nan handal dan produktif. Dengan demikian proses pembahasan antara Banggar dan pemerintah dalam soal anggaran makin berkualitas, meskipun Banggar DPR juga di-back up oleh para tenaga ahli," ujar Said, beberapa waktu lalu.
Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah personil MPR, DPR, dan DPD periode 2024-2029 berjalan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 1 Oktober 2024. Terdiri dari 580 legislator dan 152 senator nan kemudian campuran ...