Puan Maharani soal Kabinet Prabowo-Gibran: Kita Lihat Nanti Kinerjanya

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara soal potensi kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal membebankan anggaran negara lantaran banyak jumlahnya.

Dia mengatakan, agar memberikan kesempatan kabinet Prabowo-Gibran untuk bekerja terlebih dahulu.

"Kita lihat gimana kelak keahlian nan bakal dilakukan oleh kabinet nan bakal datang. Ini kan baru juga pengumuman belum melakukan apa nan kudu dilakukan," kata Puan dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

Dia menegaskan, sebagai DPR RI, pihaknya bakal memandang dulu seperti apa ke depannya, lantaran pemerintahan Prabowo-Gibran ini baru berjalan. Sehingga diawal ini perlu didukung untuk bekerja bagi masyarakat Indonesia.

"Kita dukung dulu. Kita lihat dulu gimana nantinya, kita lihat seperti apa dengan adanya penambahan kementerian dan badan-badan ini," jelas Puan.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) juga mengungkapkan, partainya bakal mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran melalui jalur parlemen.

"Jadi kita sama-sama membangun Indonesia gimana membikin Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih dikenal luas oleh ketua internasional melalui Parlemen," kata Puan.

Sebelumnya, Wasekjen PDIP Adian Napitupulu menilai, pidato perdana Presiden Prabowo Subianto terkait membebaskan rakyat dari kemiskinan dan penderitaan dapat dibuktikan dalam komposisi kabinetnya.

"Jadi begini, mengukur seorang presiden, itu diukur kelak ukuran pertamanya adalah komposisi kabinetnya. Apakah komposisi kabinetnya itu sesuai dengan nan dia sampaikan dalam pidato, alias sebaliknya?," kata Adian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut Adian, rakyat sendiri nan bakal menilai apakah susunan kabinet nan baru bisa menyelesaikan tantangan dalam pidato Prabowo.

"Nah rakyat kudu lihat komposisi ini. Menjawab enggak persoalan-persoalan Prabowo tadi," sambungnya.

Namun, Adian menilai kabinet Prabowo justru bakal sangat gendut dan perihal itu justru hanya bakal menyulitkan terwujudnya kemauan Prabowo seperti dalam pidatonya.

"Pertama terlalu besar. Itu bakal menyulitkan. Jadi begini, ketika mejanya terlalu banyak, maka birokrasi bakal panjang. Birokrasi nan panjang itu bakal menjadi beban buat perijinan buat investasi dan sebagainya sederhananya begitu lho," ujarnya.

Menurutnya, bertambahnya jumlah kementerian sama saja menambah beban negara dan birokrasi berbelit.

"Tadinya mejanya 34 sekarang mejanya jadi 42. Kan tambah meja tuh ya kan. Tambah meja artinya tambah birokrasi, tambah birokrasi artinya tambah proses. Tambah proses artinya tambah waktu. Tambah waktu artinya tambah beban baru. Itu aja. Dan itu sangat logis. Sederhananya gitu aja menurut gua," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) tak menitipkan kadernya di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, dia menegaskan bahwa PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo.

"Betul bahwa PDI Perjuangan tidak bakal meletakkan kadernya di PDI Perjuangan. Tetapi bagi PDI Perjuangan itu tidak berfaedah oposisi," kata Muzani saat diwawancarai di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

"PDI Perjuangan tidak mengenal oposisi tapi juga tidak mengenal koalisi. Koalisi tidak berfaedah kudu meletakkan menteri di dalam pemerintahan. Oposisi tidak kudu menaruh, oposisi tidak kudu mengambil langkah dengan pemerintahan," sambung dia.

Saat ditanya apakah Gerindra bakal cemas jika PDIP tak berada di kabinet, Muzani kembali menegaskan bahwa partai nan dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tidak mengenal istilah oposisi.

"Yang disampaikan begitu, bagi PDI tidak mengenal kata oposisi dan tidak mengenal kata koalisi. Itulah sistem presidensil. Kalau kami masuk tidak berfaedah kudu meletakkan kadernya di dalam kementerian. Kalau kami oposisi tidak kudu selalu mengambil langkah dengan pemerintahan," kata Ketua MPR ini.