Tim Hukum PDIP Sikapi Putusan PTUN: Prabowo Yes, Gibran No

Liputan6.com, Jakarta Tim Hukum DPP PDIP menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terhadap KPU RI mengenai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.

Meski merasakan adanya kejanggalan dalam putusan nan tidak menerima gugatan PDIP itu, partai tetap tidak menerima pencalonan Gibran sebagai Cawapres.

"Saya sampaikan semangat kami, Prabowo yes, Gibran no," kata Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun dalam konvensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (25/10).

Gayus juga menyatakan PTUN bukan menolak gugatan nan dilayangkan pihaknya. Gugatan PDIP hanya tidak diterima. Gayus menganggap tidak diterimanya gugatan lantaran tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan.

"Jadi, belum sampai ke sana, kami sudah ditolak dengan penolakan nan tidak dapat diterima lantaran Majelis Hakim nan telah menerima apa nan diajukan sebagai eksepsi dari tergugat dan intervensi gugatan," ujar dia.

Gayus juga menyoroti putusan tersebut diambil oleh pengadil di mana diketahui ada juga pengadil nan ditangkap baru-baru ini di PN Surabaya.

"Putusannya tetap diterima, berlaku. Diajukan ke Mahkamah Agung dan dibatalkan, diganti putusan lain nan melalui sistem kasasi. Ini nan perlu saya kemukakan," paparnya.

Gayus mengatakan pihaknya sudah menjalani satu proses pengadilan nan berjulukan dismissal.

Dismissal adalah sebuah reaksi, satu pemahaman dari PTUN, dipimpin oleh Ketua PTUN DKI itu sebagai bagian dari seleksi apakah gugatan ini layak.

"Ternyata kami dinyatakan layak untuk diteruskan di PTUN ini," jelas dia.

Namun, dia menyayangkan kenapa gugatannya itu tiba-tiba disebut tidak bisa diterima.

"Hakim-hakimnya nan kudu kita persoalkan kenapa pengadil ini mengambil langkah ini," imbuh dia.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan tidak menerima gugatan nan diajukan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengenai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih.

“Setelah majelis pengadil berembuk dan memutuskan. Mengadili, dalam eksepsi menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi, mengenai kewenangan alias potensi absolut pengadilan. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Menghukum Penggugat untuk bayar biaya perkara sejumlah Rp342.000,” tutur Jubir PTUN Jakarta Irvan Mawardi kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Bahwa berasas kebenaran norma nan diuraikan majelis hakim, PTUN menilai karakter persoalan norma itu berada dalam sengketa proses pemilu.

Diketahui, penyelesaian sengketa pemilu secara unik telah diatur dalam Pasal 470 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di PTUN.

“Sehingga sengketa ini tak dapat dimaknai sebagai tindakan alias perbuatan melawan hukum, sebagaimana Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dan juga tak termasuk sengketa hasil, bukan sengketa hasil Pemilu sebagaimana ketentuan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986,” jelas dia.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com