Menko Polkam: Kenaikan UMP harus diperhitungkan dengan tepat

Jakarta PinangRaya - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta kepala wilayah memperhitungkan kenaikan nilai bayaran minimum provinsi (UMP) dengan tepat demi kebaikan masyarakat.

"Ini perlu dipertimbangkan dengan jeli agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan nan populis," kata Budi Gunawan saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Menurut mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, beberapa perihal kudu dipertimbangkan sebelum menentukan nilai UMP, salah satunya ialah akibat jika UMP terlalu tinggi.

"UMP terlalu tinggi alias tidak logis bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita," kata Budi.

Dia melanjutkan UMP nan terlalu tinggi dapat mengakibatkan rendahnya serapan tenaga kerja. Kondisi itu membikin masyarakat perlahan beranjak ke sektor-sektor pekerjaan nonformal.

Situasi ini, lanjut Budi, dapat dimanfaatkan perusahaan dengan langkah membuka lapangan pekerjaan namun dengan pemberian bayaran di bawah UMP.

"Ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan nan dilakukan oleh setiap perusahaan," jelas dia.

Karenanya, Budi berambisi para kepala wilayah melibatkan seluruh komponen masyarakat, swasta dan lembaga mengenai untuk menentukan kenaikan UMP nan tepat.

Di saat nan sama, Budi juga meminta para kepala wilayah terlibat dalam menciptakan situasi nan kondusif dan kondusif selama Pilkada 2024 berlangsung.
Baca juga: Menko: Kepala wilayah jaga stabilitas politik dan keamanan wilayah
Baca juga: Budi Gunawan ajak kepala wilayah jalankan Astacita di setiap wilayah
Baca juga: Menko Polkam pastikan telusuri akses gambling online dari VPN dan non-VPN

Pewarta: Walda Marison
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024